Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Delapan Perusahaan Asing Siap Investasi di Indonesia, Apa Saja?

Kompas.com - 17/07/2020, 16:53 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menyebut, ada delapan perusahaan asing yang siap berinvestasi di Indonesia.

Investasi ini dilakukan dalam rangka mengupayakan ekonomi dunia tetap tumbuh positif meskipun terjadi krisis akibat pandemi Covid-19.

"Ada sejumlah perusahaan atau investor yang sudah konfirm dan bahkan mulai melakukan konstruksi ataupun pembukaan persiapan untuk operasinya di Indonesia. Ini saya gambarkan delapan contoh," kata Mahendra dalam konferensi pers yang digelar virtual, Jumat (17/7/2020).

Baca juga: Ridwan Kamil Bidik Investasi Perusahaan Asing yang Keluar dari China

Mahendra mengatakan, kedelapan perusahaan tersebut seluruhnya merupakan bagian dari sistem rantai nilai global (global value chain).

Delapan perusahaan itu bergerak di berbagai bidang, di antaranya perusahaan lampu elektronik tenaga surya (California, Amerika Serikat) dan perusahaan komponen kendaraan bermotor (Kanagawa, Jepang).

Kemudian, perusahaan spare part otomotif (Aichi, Jepang), perusahaan elektronik, peralatan rumah tangga, alat kesehatan dan kecantikan (Osaka, Jepang), serta pengeras suara video audio elektronik (Taiwan).

Baca juga: Realisasi Investasi Kuartal II-2020 Diprediksi Turun, Ini Langkah BKPM

Ada pula perusahaan ban kendaraan (Taiwan), perlengkapan elektronik, bahan-bahan kimia dan jasa komunikasi (Seoul, Korea Selatan), terakhir miniatur mobil die cast (Guangzhou, China).

Menurut Mahendra, total investasi delapan perusahaan ini pada tahap pertama dapat mencapai 1 miliar USD. 

"Kalau dari delapan perusahaan ini ditotal, dijumlahkan, nilai investasi tahap pertama yang kita harapkan adalah 1 miliar dollar," ujar Mahendra.

Baca juga: Harga Tanah Kawasan Industri Mahal, Bikin Investasi Terhambat

Untuk mendorong investasi ini, pihaknya telah membentuk tim percepatan pemulihan ekonomi (TPPE).

Kemenlu juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, mulai dari Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hingga Bank Indonesia.

"Ini fokusnya adalah untuk memperbaiki posisi Indonesia dalam global value chain," kata Mahendra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com