Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian PPPA Dorong Anak Diberi Pemahaman soal Air Minum dan Sanitasi Layak

Kompas.com - 28/07/2020, 08:51 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mendorong anak-anak untuk diberikan pemahaman soal pentingnya air minum dan sanitasi layak.

Pasalnya, air minum dan sanitasi layak merupakan salah satu indikator kabupaten/kota layak anak (KLA), sebagaimana target pemerintah pada tahun 2030.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA Lenny N Rosalin mengatakan, Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2018 menunjukkan, sebanyak 45,19 persen anak di desa dan 20,08 persen anak di kota, tinggal di rumah dengan fasilitas sanitasi yang tak layak.

"Kami berharap anak-anak dapat diberikan pemahaman terkait pentingnya air minum dan sanitasi yang layak, sehingga bisa memengaruhi keluarga dan sekitarnya untuk mewujudkan lingkungan sehat," ujar Lenny, dikutip dari siaran pers, Selasa (28/7/2020).

Baca juga: Ini 5 Saran untuk Jaga Imunitas Anak di Tengah Pandemi Virus Corona

Dalam menwujudkan hal ini, kata dia, perlu dukungan institusi lain untuk menginisiasinya.

Walaupun, sejauh ini Kementerian PPPA telah menggandeng seluruh pemangku kepentingan.

Terutama untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi yang layak melalui Forum Anak yang berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P).

"Karena anak merupakan ujung tombak terkait program-program yang menjamin pemenuhan haknya," kata Lenny.

Lenny mengatakan, air mium dan sanitasi layak juga merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 2030.

Baca juga: Mencegah Terjadinya 13 Juta Perkawinan Anak di Indonesia...

Apalagi, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2016 menunjukkan, sebesar 56 persen sungai di Indonesia sudah tercemar sehingga banyak wilayah akan mengalami krisis air bersih.

Ia mengatakan, melalui kebijakan KLA yang mulai digalakkan, pihaknya mendorong daerah untuk meningkatkan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak di wilayahnya.

Kemudian, Forum Anak sebagai 2P juga harus menjadi pelopor misalnya dalam pengelolaan sanitasi di lingkungannya.

Baca juga: 35 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi di Banten, 95 Persen Kasus Kejahatan Seksual

Termasuk pusat pembelajaran keluarga (puspaga) untuk mengedukasi para keluarga tentang pentingnya pemenuhan sanitasi layak anak dalam pengasuhan.

Selain itu melalui Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk memberikan pemahaman terkait pengelolaan sanitasi layak anak di satuan pendidikan serta melalui lingkungan dengan menyebarluaskan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).

"Kemudian melalui wilayah, yakni membangun kesadaran dan menggerakkan para pimpinan daerah dari tingkat provinsi hingga desa/kelurahan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com