Saat Pemerintah Nekat Ingin Buka Sekolah di Zona Kuning Covid-19...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam waktu dekat akan mengizinkan sekolah di luar zona hijau Covid-19 untuk menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka.

Meski diklaim didukung oleh masyarakat melalui hasil survei, kebijakan ini dikritik oleh pemerhati pendidikan.

Rencana untuk membuka sekolah ini disampaikan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo seusai rapat dengan Presiden Jokowi, Senin (27/7/2020).

Awalnya, Doni menjawab pertanyaan wartawan mengenai peserta didik di daerah yang kesulitan mendapat sinyal internet untuk belajar jarak jauh.

Baca juga: Pemerintah Berencana Buka Sekolah di Luar Zona Hijau, Pengamat: Kebijakan Fatal

Doni pun mengaku mengapresiasi berbagai upaya dan kreativitas yang dilakukan agar siswa tetap belajar.

Misalnya siswa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang tetap belajar menggunakan radio.

"Jadi inilah kreativitas yang berkembang di masyarakat dan kami tentunya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah melakukan berbagai langkah dan upaya sehingga kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan dengan segala keterbatasan yang ada," kata Doni.

Doni lalu menyebutkan, pemerintah akan segera memberikan izin penyelenggaraan sekolah tatap muka di luar zona hijau Covid-19.

Menurut dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan segera menyampaikan pengumuman resmi terkait hal ini.

Baca juga: Pemerintah Akan Beri Izin Sekolah Tatap Muka di Luar Zona Hijau

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan langkah-langkah dan mungkin tidak lama lagi akan diumumkan daerah-daerah yang selain zona hijau itu juga akan diberikan kesempatan melakukan kegiatan belajar tatap muka," kata Doni.

Doni menegaskan, sekolah tatap muka di luar zona hijau ini harus digelar secara terbatas.

Artinya, jumlah siswa yang hadir dalam satu kelas dibatasi. Durasi belajar di kelas juga akan dipersingkat.

Doni tak menyebut secara gamblang alasan pemerintah nekat membuka sekolah tatap muka.

Namun, pada dua pekan lalu, Doni juga pernah bicara bahwa ada masukan dari orangtua murid hingga sekolah untuk membuka sekolah di zona kuning.

Baca juga: Survei Cyrus Network: 54,1 Persen Responden Sangat Setuju Sekolah Dibuka Kembali

"Ini dalam topik pembahasan karena ini ada permintaan dari orangtua dan pimpinan sekolah yang mengatakan sudah sekian lama tidak ada aktivitas. Tapi kalau toh ini jadi, hanya di zona kuning," kata Doni pada Senin (13/7/2020).

Hasil survei

Pernyataan Doni itu sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Cyrus Network dan dirilis pada Senin kemarin.

Saat ditanya apakah setuju sekolah dibuka kembali, sebanyak 54,1 persen responden menjawab sangat setuju. Sebanyak 26,1 persen lainnya menjawab setuju.

Dengan demikian, total ada 80 persen responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju apabila sekolah baik TK, SD, SMP, maupun SMA dibuka kembali walaupun saat ini masih pandemi Covid-19.

CEO Cyrus Network Eko Dafid Afianto menilai, survei ini bisa menjadi bahan pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk membuka sekolah kembali.

Baca juga: Sekolah Tatap Muka di Kalbar, Tak Ada Waktu Istirahat dan Hanya Mata Pelajaran Ujian Kelulusan

"Ini bisa jadi bahan pertimbangan Mas Nadiem bahwa 80 persen publik jika ditanyakan soal persetujuan sekolah dibuka kembali, 80 persen sangat setuju dan setuju," kata dia.

Tuai kritik

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JJPI) Ubaid Matarji mengkritisi langkah pemerintah yang berniat membuka sekolah di luar zona hijau.

Menurut Ubaid, pemerintah sedang kebingungan menyiasati pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

Membuka sekolah dinilai menjadi cara yang mudah untuk dilakukan, tetapi fatal karena rawan penyebaran Covid-19.

"Tampaknya memang kebingungan dan tidak tahu harus bagaimana, cara yang mudah ya dibuka saja, tetapi ini menurut saya kebijakan yang fatal. Karena sekarang saja sudah banyak sekolah dan juga pesantren yang baru buka lalu Covid-19 menyebar di sana," kata Ubaid saat dihubungi Kompas.com.

Baca juga: Anak Jenuh Sekolah di Rumah, Orangtua Harus Berbuat Apa?

Menurut Ubaid, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seharunya mengeluarkan kurikulum pandemi yang bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Reformasi kurikulum ini juga sesuai dengan keinginan warga.

"Semua kalangan mendesak adanya kurikulum pandemi, tetapi pemerintah bergeming. Kemendikbud jangan terus tutup mata dan telinga, saatnya mendengarkan aspirasi warga," kata Ubaid.

Syarat

Sejak tahun ajaran baru 2020/2021 dimulai pada 13 Juli lalu, pemerintah diketahui baru mengizinkan pembukaan sekolah tatap muka di zona hijau atau tanpa kasus Covid-19.

Sementara di zona kuning, oranye, dan merah dilakukan pembelajaran jarak jauh secara daring.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan, pembukaan sekolah akan dimulai di zona kuning atau daerah dengan risiko penularan rendah.

Baca juga: Temukan Kasus Positif Covid-19 Baru, Pemkab Agam Batal Buka Sekolah pada Agustus 2020

Namun, memastikan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum sekolah di zona kuning bisa menggelar pembelajaran tatap muka.

"Sekolah di zona kuning sebelum dibuka harus memenuhi syarat prakondisi," kata Wiku.

Syarat prakondisi itu yakni mempertimbangkan jumlah kasus di sekitar sekolah, membuat simulasi terlebih dahulu, dan mengukur waktu yang tepat untuk pembukaan sekolah.

"Jika semua pihak dalam satu daerah mampu membuka dengan tak timbulkan kasus, atau dapat menjaga peningkatan kasus, maka itu akan kami pertimbangkan untuk dibuka," tutur Wiku.

Kasus Covid-19 tembus 100.000

Pemerintah menyatakan bahwa masih terjadi penularan virus corona di masyarakat yang menyebabkan kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah.

Hampir enam bulan sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020, kasus Covid-19 di Indonesia kini telah melewati jumlah 100.000 pasien.

Informasi ini disampaikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam situs Covid19.go.id yang diakses Kompas.com pada Senin (27/7/2020) sore.

Baca juga: UPDATE 27 Juli: 4.838 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Berdasarkan data yang dihimpun hingga Senin pukul 12.00 WIB, total ada 100.303 kasus Covid-19 di Tanah Air sejak awal pandemi.

Ini akibat adanya penambahan 1.525 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Sebanyak 1.525 kasus baru ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan 13.060 spesimen dari 10.996 orang yang diambil sampelnya.

Dengan demikian, total sudah ada pemeriksaan 1.394.759 spesimen dari 807.946 orang yang diambil sampelnya. Artinya, satu orang bisa menjalani tes spesimen lebih dari satu kali.

Berdasarkan data yang sama, dalam periode tersebut juga ada penambahan 1.518 pasien Covid-19 yang sembuh.

Mereka dinyatakan sembuh setelah dua kali pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction memperlihatkan hasil negatif virus corona.

Dengan demikian, secara akumulasi ada 58.173 pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 dan tidak lagi terinfeksi virus corona. Jumlah tersebut setara 58 persen dari total kasus yang ada di Indonesia.

Baca juga: Terinfeksi Covid-19 Dua Kali, Perawat di Kudus Meninggal dalam Kondisi Hamil, Ini Penjelasannya

Akan tetapi, pemerintah juga mengumumkan kabar duka dengan adanya penambahan pasien Covid-19 yang meninggal dunia.

Ada penambahan 57 pasien Covid-19 yang tutup usia dalam periode 26-27 Juli 2020.

Hal ini menyebabkan total pasien Covid-19 yang meninggal mencapai 4.838 orang. 

Selain itu, pemerintah juga mengumumkan bahwa masih ada 37.292 pasien Covid-19 yang saat ini masih menjalani perawatan.

Kemudian, ada 54.910 orang yang berstatus suspek terkait Covid-19.