Ketua MPR Dukung Langkah Pemerintah Beri Insentif bagi Industri Media

Kompas.com - 27/07/2020, 23:18 WIB
Seorang pegawai memeriksa kondisi mesin cetak di sebuah perusahaan media massa di Kota Pekanbaru, Riau, Senin (27/7/2020). Pemerintah Indonesia memastikan industri media mendapat insentif untuk mengatasi dampak COVID-19 di antaranya penghapusan pajak pertambahan nilai kertas, penangguhan beban listrik, penangguhan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan, keringanan cicilan pajak korporasi, membebaskan pajak penghasilan karyawan dan menginstruksikan kementerian untuk mengalihkan anggaran belanja iklan ke media lokal. ANTARA FOTO/FB Anggoro/wsj. ANTARA FOTO/FB AnggoroSeorang pegawai memeriksa kondisi mesin cetak di sebuah perusahaan media massa di Kota Pekanbaru, Riau, Senin (27/7/2020). Pemerintah Indonesia memastikan industri media mendapat insentif untuk mengatasi dampak COVID-19 di antaranya penghapusan pajak pertambahan nilai kertas, penangguhan beban listrik, penangguhan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan, keringanan cicilan pajak korporasi, membebaskan pajak penghasilan karyawan dan menginstruksikan kementerian untuk mengalihkan anggaran belanja iklan ke media lokal. ANTARA FOTO/FB Anggoro/wsj.
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berencana memberikan sejumlah insentif untuk industri pers atau media massa yang terdampak pandemik Covid-19.

"Saya mendukung upaya pemerintah tersebut karena insentif ini sebagai salah satu langkah pemerintah untuk membantu media yang ikut terpukul akibat pandemi Covid-19, karena pers mengemban tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/7/2020), seperti dikutip Antara.

Dia mendorong agar Kemenkeu segera menuntaskan pembahasan terkait rencana pemberian insentif ini bersama instansi terkait.

Baca juga: Kemenkes Salurkan Insentif Rp 646 Miliar untuk 195.055 Nakes

Langkah itu, menurut dia agar insentif untuk industri pers yang terdampak pandemi bisa segera direalisasikan.

"Insentif tersebut dapat menggairahkan kembali industri pers ke depan sehingga perlu segera direalisasikan," ujarnya.

Bambang yang juga pernah menjadi wartawan meminta pemerintah untuk memastikan insentif bagi industri pers benar-benar diberikan untuk media yang terdampak pandemi Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itu menurut dia agar dapat pers bangkit kembali dalam memenuhi kebutuhan informasi yang berimbang sebagai salah satu pilar tegaknya demokrasi.

Dilansir Kontan.co.id, ada sejumlah poin insentif yang diberikan pemerintah kepada perusahaan pers.

Misalnya, pembebasan pajak kertas koran sebagai bahan baku media cetak.

"Pemerintah akan menghapuskan PPN kertas koran," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman melalui keterangan resmi, seperti dikutip Kontan.co.id, Minggu (26/7/2020).

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

718.000 Anak Usia 12-17 Tahun Sudah Terima Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

718.000 Anak Usia 12-17 Tahun Sudah Terima Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
Jokowi: Mahasiswa di Jurusan Sama Tak Berarti Kelak Harus Berprofesi Sama

Jokowi: Mahasiswa di Jurusan Sama Tak Berarti Kelak Harus Berprofesi Sama

Nasional
Dewan Guru Besar UI Desak PP 75/2021 Dicabut, Ini Kata Kemendikbud Ristek

Dewan Guru Besar UI Desak PP 75/2021 Dicabut, Ini Kata Kemendikbud Ristek

Nasional
Kasus Suap Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Kasus Suap Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Nasional
Menteri PPPA Minta Penyedia Jasa Lindungi Anak dari Dampak Negatif Internet

Menteri PPPA Minta Penyedia Jasa Lindungi Anak dari Dampak Negatif Internet

Nasional
Pemerintah Diminta Jelaskan Aturan Makan 20 Menit, Puan Nilai Agar Tak Jadi Lelucon

Pemerintah Diminta Jelaskan Aturan Makan 20 Menit, Puan Nilai Agar Tak Jadi Lelucon

Nasional
Kasus Aa Umbara, KPK Dalami Aliran Uang dari Kontraktor Proyek Bansos

Kasus Aa Umbara, KPK Dalami Aliran Uang dari Kontraktor Proyek Bansos

Nasional
Polri: Pengawasan Waktu Makan 20 Menit Tugas Satgas Covid-19

Polri: Pengawasan Waktu Makan 20 Menit Tugas Satgas Covid-19

Nasional
Kebijakan Migrasi ke TV Digital di Tengah Pandemi Dinilai Memberatkan

Kebijakan Migrasi ke TV Digital di Tengah Pandemi Dinilai Memberatkan

Nasional
Statuta UI Baru Dianggap Cacat Formil, Dewan Guru Besar Desak Jokowi Cabut

Statuta UI Baru Dianggap Cacat Formil, Dewan Guru Besar Desak Jokowi Cabut

Nasional
PPKM Diperpanjang, Pemerintah Diminta Pastikan Bantuan Tunai Tepat Waktu dan Tepat Sasaran

PPKM Diperpanjang, Pemerintah Diminta Pastikan Bantuan Tunai Tepat Waktu dan Tepat Sasaran

Nasional
Jokowi Luncurkan Core Values ASN, Gus Halim: Ini Bagus untuk Tingkatkan Kemampuan

Jokowi Luncurkan Core Values ASN, Gus Halim: Ini Bagus untuk Tingkatkan Kemampuan

Nasional
Jokowi: Mahasiswa Bisa Belajar kepada Siapa Saja, di Mana Saja

Jokowi: Mahasiswa Bisa Belajar kepada Siapa Saja, di Mana Saja

Nasional
Wamenag Minta Penyuluh Agama Tingkatkan Edukasi tentang Pentingnya Pencegahan Penularan Covid-19

Wamenag Minta Penyuluh Agama Tingkatkan Edukasi tentang Pentingnya Pencegahan Penularan Covid-19

Nasional
Periksa Plt Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya, KPK Dalami Pembahasan Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Plt Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya, KPK Dalami Pembahasan Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X