Kompas.com - 27/07/2020, 17:55 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily mengimbau pemerintah berhati-hati saat mengurus paham keagamaan. DPR RIWakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily mengimbau pemerintah berhati-hati saat mengurus paham keagamaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menilai, Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain dalam pelaksanaan tes terkait Covid-19, baik itu tes cepat (rapid test) maupun tes usap (swab test). 

Hal tersebut dikatakan Ace menanggapi hasil survei Cyrus Network yang dirilis Senin (27/7/2020).

Baca juga: Jokowi Kini Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari

Adapun survei Cyrus Network menunjukkan persentase yang rendah untuk pertanyaan soal kemudahan rapid test dan swab test oleh pemerintah.

Sebanyak 24,2 persen responden menjawab sangat yakin, 33,6 persen menjawab yakin, 28,1 persen menjawab tidak yakin dan 14,1 persen responden sangat tidak yakin.

"Ini harus diamini bahwa soal penanganan rapid test atau swab test ini menurut data yang saya dapatkan dua minggu lalu, kita masih jauh tertinggal dibanding negara-negara lain dalam jumlah populasi uji tesnya," kata Ace, Senin.

Baca juga: Jokowi Kini Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari

Dari data yang didapatkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kata Ace, di antara 6 negara populasi terbesar, populasi tes Covid-19 di Indonesia baru mencapai 0,2 persen.

Jumlah tersebut berbeda jauh dari negara lain seperti Tiongkok yang telah memeriksa 6,3 persen populasinya.

Kemudian India 0,8 persen dan Amerika Serikat 12,6 persen.

"Ada satu elemen yang paling rendah yaitu soal kepercayaan terhadap rapid test dan swab test yang dalam posisi survei ini menunjukkan paling rendah dari yang lain, misalnya dalam hal dampak sosial," kata dia.

Baca juga: Daerah dengan Kasus Covid-19 Tinggi Harus Agresif Contact Tracing dan Tes Masif

Ace menuturkan, hal ini menjadi pekerjaan rumah paling penting yang harus dilakukan dalam menangani pandemi Covid-19.

Apalagi sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar pemeriksaan spesimen harus dilaksanakan lebih masif lagi.

"Awalnya (target tes spesimen) 10.000, (naik) harus 20.000 terus 30.000. Artinya belum terlalu masif. Saya kira ini PR penting," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengakuan Bupati Langkat Soal Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Pengakuan Bupati Langkat Soal Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Nasional
Stafsus Mendagri: Dugaan Perbudakan Manusia di Rumah Bupati Langkat Persoalan Serius

Stafsus Mendagri: Dugaan Perbudakan Manusia di Rumah Bupati Langkat Persoalan Serius

Nasional
Sejarawan Bonnie Triyana Dilaporkan di Belanda karena Artikel Periode “Bersiap”

Sejarawan Bonnie Triyana Dilaporkan di Belanda karena Artikel Periode “Bersiap”

Nasional
BNPT Sebut Penetapan Munarman sebagai Tersangka Teroris Tak Berkaitan dengan Jabatan di FPI

BNPT Sebut Penetapan Munarman sebagai Tersangka Teroris Tak Berkaitan dengan Jabatan di FPI

Nasional
DJSN: Kelas Standar BPJS Kesehatan Tak Hanya untuk Kurangi Defisit

DJSN: Kelas Standar BPJS Kesehatan Tak Hanya untuk Kurangi Defisit

Nasional
Pemerintah Perluas Imunisasi Wajib Jadi 14 Vaksin, Salah Satunya Vaksin Kanker Servik

Pemerintah Perluas Imunisasi Wajib Jadi 14 Vaksin, Salah Satunya Vaksin Kanker Servik

Nasional
Kemendagri Dukung Penegak Hukum Usut Dugaan Perbudakan Manusia oleh Bupati Langkat

Kemendagri Dukung Penegak Hukum Usut Dugaan Perbudakan Manusia oleh Bupati Langkat

Nasional
Kuasa Hukum Terdakwa Kasus 'Unlawful Killing' Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus "Unlawful Killing" Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Nasional
Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Nasional
Periksa 13 Saksi, KPK dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Buru Selatan

Periksa 13 Saksi, KPK dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Buru Selatan

Nasional
Minta Polri Usut Pernyataan Edy Mulyadi, Majelis Adat Dayak: Jangan Biarkan Masyarakat Bertindak Sendiri

Minta Polri Usut Pernyataan Edy Mulyadi, Majelis Adat Dayak: Jangan Biarkan Masyarakat Bertindak Sendiri

Nasional
Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

Nasional
KPK Geledah Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

KPK Geledah Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

Nasional
Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.