"Dalam pemahaman yang didapatkan dari berbagai paparan dari Pak Menristek, dari Menkes itu sebenarnya penjajakan awal secara B2B," kata Dany.
Selain itu, menurut Dany, pemerintah bakal menyiapkan payung hukum terkait pendekatan B2B yang digunakan dalam negosiasi uji klinis vaksin Sinovac tersebut.
"Tapi, business to business yang dipayungi oleh regulator dalam hal ini memayungi, negara menyiapkan milestone-nya, menyiapkan pasar, support of technology juga join riset dengan BPPT dengan Kemenristek," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay merasa khawatir bahwa uji klinis vaksin Covid-19 Sinovac hanya dijadikan bisnis antara Pemerintah Indonesia dan China.
Baca juga: Negara-negara G-20 Dorong Pengembangan Vaksin Covid-19 yang Terjangkau
Sebab, uji klinis vaksin ini dilakukan dengan pendekatan B2B, bukan G2G.
"Persoalannya ini apakah business to business ini yang tadi concern saya itu adalah didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan atau tidak," kata Saleh dalam diskusi yang sama, Minggu (26/7/2020).
"Karena ini kan Covid ini kan musuh bersama, musuh kemanusiaan. Itu yang harus ditekankan, bukan uangnya, ini bukan persoalan uang," lanjut dia.
Saleh merasa khawatir apabila digunakan dengan pendekatan B2B, vaksin ini bakal menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan.
Terlebih lagi, dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak, pengadaan vaksin Covid-19 bisa menjadi bisnis besar.
Baca juga: Ketimbang Sinovac, Anggota DPR Ingin Pemerintah Fokus Produksi Vaksin Covid-19 Dalam Negeri
"Jika 270 juta (penduduk Indonesia) ini nanti dikasih vaksin, misalnya katakan seperti itu, bayangkan betapa besar misalnya bisnis yang sedang berjalan di Indonesia ini," ucap Saleh.
Bukan mengimpor vaksin dari China dalam jumlah besar, Saleh justru mendorong pemerintah memaksimalkan pembuatan vaksin Covid-19 dalam negeri.
Dalam rapat antara Komisi IX dan pemerintah beberapa waktu lalu, Saleh menyebut bahwa Menristekdikti dan Menteri Kesehatan sempat menyampaikan sejumlah lembaga yang tengah melakukan penelitian vaksin Covid-19.
Disampaikan pula bahwa vaksin tersebut rencananya bakal siap pada awal Januari 2021.
"Kenapa harus ngambil dari sana? Kan kita juga nanti tinggal lima bulan ke depan itu udah mau jadi (vaksin buatan Indonesia). Kan bulan Januari mau dirilis, sementara yang ini (vaksin Sinovac) pun kalau misal dilakukan nanti lebih kurang Januari juga," kata Saleh.
Baca juga: Indonesia Diperkirakan Butuh Rp25 Triliun-30 Triliun untuk Vaksin Covid-19
Saleh menambahkan, seandainya ke depan pemerintah membuat regulasi tentang impor vaksin, regulasi itu justru akan semakin menguntungkan bisnis.
Oleh karenanya, penting dikritisi lantaran menyangkut ketahanan nasional di bidang kesehatan.
"Walaupun ada regulasi yang mengatur, justru regulasi itu menguntungkan bisnis. Itu kan supaya bisnisnya jalan dengan smooth, dengan baik, dibuatlah regulasi ini dengan kemudahan-kemudahan dan sebagainya," kata dia.
Selain itu, Saleh juga meminta pemerintah memastikan keamanan uji klinis tahap tiga vaksin Covid-19 asal China, Sinovac, terhadap 1.620 sukarelawan.