Ketimbang Sinovac, Anggota DPR Ingin Pemerintah Fokus Produksi Vaksin Covid-19 Dalam Negeri

Kompas.com - 26/07/2020, 15:32 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19, vaksin virus corona ShutterstockIlustrasi vaksin Covid-19, vaksin virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendorong pemerintah untuk lebih mengutamakan produksi vaksin Covid-19 di Indonesia ketimbang melakukan uji klinis vaksin asal China yang dikembangkan Sinovac.

Pasalnya, menurut Saleh, pemerintah sebelumnya sudah menyampaikan bahwa produksi vaksin Covid-19 dalam negeri bakal selesai Januari 2021.

Dibandingkan dengan vaksin buatan Sinovac yang baru diuji coba Agustus mendatang, diperkirakan rilis vaksin Indonesia dan Sinovac jatuh pada waktu yang hampir bersamaan.

Baca juga: Indonesia Diperkirakan Butuh Rp25 Triliun-30 Triliun untuk Vaksin Covid-19

"Saya sebetulnya lebih concern bagaimana supaya produk vaksin Indonesia yang katanya sedang diproduksi dan diujicobakan oleh banyak lembaga itu yang diutamakan," kata Saleh dalam sebuah diskusi online yang digelar Minggu (26/7/2020).

"Kenapa harus ambil dari sana (China) kan kita juga nanti tinggal lima bulan ke depan itu sudah mau jadi (vaksin asal Indonesia), kan bulan Januari mau dirilis," tuturnya.

Saleh mengatakan, kabar perihal vaksin Covid-19 yang tengah dikembangkan di Indonesia dan bakal rilis Januari 2021 itu sempat disampaikan Menteri Riset dan Teknologi serta Menteri Kesehatan dalam rapat bersama Komisi IX DPR beberapa waktu lalu.

Baca juga: UPDATE: Total Ada 98.778 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.492

Oleh karenanya, hal itu perlu didorong agar Indonesia tak tertinggal dengan negara-negara tetangga perihal vaksin Covid-19.

"Jangan sampai misalnya karena aspek ini justru kita malah ketinggalan dari negara-negara lain dari bidang ini sementara kita sendiri sudah melakukan penelitian," ucap Saleh.

Saleh pun khawatir, uji klinis vaksin Sinovac hanya dijadikan bisnis antara pemerintah Indonesia dengan China.

Sebab, uji klinis vaksin ini dilakukan dengan pendekatan business to business (B2B), bukan government to government (G2G).

Baca juga: Berhenti Anggap Covid-19 Teori Konspirasi Atau Hoaks dan Petugas Kesehatan Bohongi Masyarakat


Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Dewas LPI Secepatnya Bentuk Dewan Direktur

Jokowi Minta Dewas LPI Secepatnya Bentuk Dewan Direktur

Nasional
Kenang Dirinya Diantar Idham Azis ke DPR, Listyo Sigit: Terima Kasih Bapak Jenderal

Kenang Dirinya Diantar Idham Azis ke DPR, Listyo Sigit: Terima Kasih Bapak Jenderal

Nasional
Selama PPKM, Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Selama PPKM, Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
TNI AL Gagalkan Pengangkutan 18.000 Liter Solar Ilegal di Selat Singapura

TNI AL Gagalkan Pengangkutan 18.000 Liter Solar Ilegal di Selat Singapura

Nasional
PPP Minta Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah di RUU Pemilu

PPP Minta Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah di RUU Pemilu

Nasional
Soal Revisi UU Pemilu, Gerindra Tunggu Hasil Koordinasi dengan Partai Lain

Soal Revisi UU Pemilu, Gerindra Tunggu Hasil Koordinasi dengan Partai Lain

Nasional
ICW: Kapolri Harus Berani Usut Korupsi di Internal Kepolisian

ICW: Kapolri Harus Berani Usut Korupsi di Internal Kepolisian

Nasional
Kasus Covid-19 Capai Angka 1 Juta, Kemenkes: Tak Perlu Pesimis dan Berkecil Hati

Kasus Covid-19 Capai Angka 1 Juta, Kemenkes: Tak Perlu Pesimis dan Berkecil Hati

Nasional
Tudingan Obral Izin Tambang di Era Jokowi Dibantah, Ini Data KLHK

Tudingan Obral Izin Tambang di Era Jokowi Dibantah, Ini Data KLHK

Nasional
Dilelang KPK, Satu Set Perhiasan Rampasan dari Koruptor Laku Rp 245 Juta

Dilelang KPK, Satu Set Perhiasan Rampasan dari Koruptor Laku Rp 245 Juta

Nasional
Menkes: Saya Pastikan Proses 3T Covid-19 Mati-matian Kita Kejar

Menkes: Saya Pastikan Proses 3T Covid-19 Mati-matian Kita Kejar

Nasional
Satgas Sebut Angka Kematian Covid-19 Selama PPKM Turun: Yogyakarta 0,06 Persen, Jakarta 0,16

Satgas Sebut Angka Kematian Covid-19 Selama PPKM Turun: Yogyakarta 0,06 Persen, Jakarta 0,16

Nasional
Serahkan Jabatan Kapolri ke Listyo Sigit, Idham Azis Yakin Polri Akan Jauh Lebih Baik Lagi

Serahkan Jabatan Kapolri ke Listyo Sigit, Idham Azis Yakin Polri Akan Jauh Lebih Baik Lagi

Nasional
Evaluasi 2 Pekan Penerapan PPKM, Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 Menurun

Evaluasi 2 Pekan Penerapan PPKM, Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 Menurun

Nasional
Susunan Dewan Pengawas LPI: Sri Mulyani Ketua, Erick Thohir, dan 3 Profesional jadi Anggota

Susunan Dewan Pengawas LPI: Sri Mulyani Ketua, Erick Thohir, dan 3 Profesional jadi Anggota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X