Ketimbang Sinovac, Anggota DPR Ingin Pemerintah Fokus Produksi Vaksin Covid-19 Dalam Negeri

Kompas.com - 26/07/2020, 15:32 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19, vaksin virus corona ShutterstockIlustrasi vaksin Covid-19, vaksin virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendorong pemerintah untuk lebih mengutamakan produksi vaksin Covid-19 di Indonesia ketimbang melakukan uji klinis vaksin asal China yang dikembangkan Sinovac.

Pasalnya, menurut Saleh, pemerintah sebelumnya sudah menyampaikan bahwa produksi vaksin Covid-19 dalam negeri bakal selesai Januari 2021.

Dibandingkan dengan vaksin buatan Sinovac yang baru diuji coba Agustus mendatang, diperkirakan rilis vaksin Indonesia dan Sinovac jatuh pada waktu yang hampir bersamaan.

Baca juga: Indonesia Diperkirakan Butuh Rp25 Triliun-30 Triliun untuk Vaksin Covid-19

"Saya sebetulnya lebih concern bagaimana supaya produk vaksin Indonesia yang katanya sedang diproduksi dan diujicobakan oleh banyak lembaga itu yang diutamakan," kata Saleh dalam sebuah diskusi online yang digelar Minggu (26/7/2020).

"Kenapa harus ambil dari sana (China) kan kita juga nanti tinggal lima bulan ke depan itu sudah mau jadi (vaksin asal Indonesia), kan bulan Januari mau dirilis," tuturnya.

Saleh mengatakan, kabar perihal vaksin Covid-19 yang tengah dikembangkan di Indonesia dan bakal rilis Januari 2021 itu sempat disampaikan Menteri Riset dan Teknologi serta Menteri Kesehatan dalam rapat bersama Komisi IX DPR beberapa waktu lalu.

Baca juga: UPDATE: Total Ada 98.778 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.492

Oleh karenanya, hal itu perlu didorong agar Indonesia tak tertinggal dengan negara-negara tetangga perihal vaksin Covid-19.

"Jangan sampai misalnya karena aspek ini justru kita malah ketinggalan dari negara-negara lain dari bidang ini sementara kita sendiri sudah melakukan penelitian," ucap Saleh.

Saleh pun khawatir, uji klinis vaksin Sinovac hanya dijadikan bisnis antara pemerintah Indonesia dengan China.

Sebab, uji klinis vaksin ini dilakukan dengan pendekatan business to business (B2B), bukan government to government (G2G).

Baca juga: Berhenti Anggap Covid-19 Teori Konspirasi Atau Hoaks dan Petugas Kesehatan Bohongi Masyarakat


Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istana Sebut Penggunaan Masker Akan Jadi Kampanye Nasional

Istana Sebut Penggunaan Masker Akan Jadi Kampanye Nasional

Nasional
Waketum PAN: Apa Perlu Presiden Marah Ketiga Kali Baru Ada Reshuffle?

Waketum PAN: Apa Perlu Presiden Marah Ketiga Kali Baru Ada Reshuffle?

Nasional
Ketua DPP PKS: Reshuffle itu Hak Prerogatif, Kecuali Presiden Takut

Ketua DPP PKS: Reshuffle itu Hak Prerogatif, Kecuali Presiden Takut

Nasional
Cucu Keempat Jokowi dalam Keadaan Sehat

Cucu Keempat Jokowi dalam Keadaan Sehat

Nasional
Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Nasional
Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Nasional
'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Nasional
Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Nasional
Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Nasional
Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Nasional
Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Nasional
Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Nasional
Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Nasional
Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Nasional
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X