Ketimbang Sinovac, Anggota DPR Ingin Pemerintah Fokus Produksi Vaksin Covid-19 Dalam Negeri

Kompas.com - 26/07/2020, 15:32 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19, vaksin virus corona ShutterstockIlustrasi vaksin Covid-19, vaksin virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendorong pemerintah untuk lebih mengutamakan produksi vaksin Covid-19 di Indonesia ketimbang melakukan uji klinis vaksin asal China yang dikembangkan Sinovac.

Pasalnya, menurut Saleh, pemerintah sebelumnya sudah menyampaikan bahwa produksi vaksin Covid-19 dalam negeri bakal selesai Januari 2021.

Dibandingkan dengan vaksin buatan Sinovac yang baru diuji coba Agustus mendatang, diperkirakan rilis vaksin Indonesia dan Sinovac jatuh pada waktu yang hampir bersamaan.

Baca juga: Indonesia Diperkirakan Butuh Rp25 Triliun-30 Triliun untuk Vaksin Covid-19

"Saya sebetulnya lebih concern bagaimana supaya produk vaksin Indonesia yang katanya sedang diproduksi dan diujicobakan oleh banyak lembaga itu yang diutamakan," kata Saleh dalam sebuah diskusi online yang digelar Minggu (26/7/2020).

"Kenapa harus ambil dari sana (China) kan kita juga nanti tinggal lima bulan ke depan itu sudah mau jadi (vaksin asal Indonesia), kan bulan Januari mau dirilis," tuturnya.

Saleh mengatakan, kabar perihal vaksin Covid-19 yang tengah dikembangkan di Indonesia dan bakal rilis Januari 2021 itu sempat disampaikan Menteri Riset dan Teknologi serta Menteri Kesehatan dalam rapat bersama Komisi IX DPR beberapa waktu lalu.

Baca juga: UPDATE: Total Ada 98.778 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.492

Oleh karenanya, hal itu perlu didorong agar Indonesia tak tertinggal dengan negara-negara tetangga perihal vaksin Covid-19.

"Jangan sampai misalnya karena aspek ini justru kita malah ketinggalan dari negara-negara lain dari bidang ini sementara kita sendiri sudah melakukan penelitian," ucap Saleh.

Saleh pun khawatir, uji klinis vaksin Sinovac hanya dijadikan bisnis antara pemerintah Indonesia dengan China.

Sebab, uji klinis vaksin ini dilakukan dengan pendekatan business to business (B2B), bukan government to government (G2G).

Baca juga: Berhenti Anggap Covid-19 Teori Konspirasi Atau Hoaks dan Petugas Kesehatan Bohongi Masyarakat


Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Nasional
Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Nasional
Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Nasional
377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

Nasional
Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

Nasional
Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

Nasional
Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

Nasional
Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X