Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Jamin Keamanan Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19

Kompas.com - 27/07/2020, 06:09 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah memastikan keamanan uji klinis tahap tiga vaksin Covid-19 asal China, Sinovac, terhadap 1.620 sukarelawan.

Saleh meminta pemerintah menjamin bahwa seluruh relawan itu tidak mengalami hal-hal yang berbahaya setelah menjalani uji klinis.

"Apakah ada dampak atau efek samping kepada relawan yang 1.620 itu? Jangan sampai ada yang misalnya macam-macam," kata Saleh dalam sebuah diskusi virtual yang digelar Minggu (26/7/2020).

"Gimana jaminannya, apakah ada sesuatu yang membuat mereka tetap tenang demi mengikuti tes ini? Jangan sampai mencabut nyawa juga itu untuk tes ini," lanjut dia.

Baca juga: Uji Klinis Vaksin Covid ke 1.620 Relawan Digelar Awal Agustus

Saleh juga meminta pemerintah menjelaskan alasan dilakukannya uji klinis tahap tiga vaksin ini di Indonesia, khususnya di Bandung oleh Universitas Padjajaran.

Ia mempertanyakan apakah mungkin seluruh tahapan uji klinis vaksin dilakukan di China.

"Jangan sampai seperti yang ada di persepsi publik, masyarakat awam mengatakan loh ini orang China datang ke Indonesia bikin kita ini jadi kelinci percobaan," ujar Saleh.

Menanggapi pernyataan Saleh, Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebut bahwa uji klinis tahap tiga suatu vaksin dapat dipastikan aman.

Sebab, vaksin tersebut sudah melalui uji klinis tahap satu dan dua. Vaksin yang diuji klinis hingga tahap tiga, kata Pandu, bisa dipastikan aman.

"Jadi kalau tidak lolos fase satu, fase dua, enggak mungkin bisa lompat ke fase tiga walaupun dalam keadaan emergency sekalipun harus lewat fase satu fase dua. Karena itu sudah diyakinkan aman," kata Pandu dalam diskusi yang sama.

Baca juga: Ini Efek Samping Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari China Saat Disuntikkan ke Relawan

Menurut Pandu, pengembangan vaksin memang butuh waktu yang lama dan berbiaya tinggi.

Sebelum sampai ke tahap tiga, uji klinis harus dipastikan lulus tahap satu dan tahap dua.

Uji klinis tahap satu, yakni meneliti apakah vaksin dapat merangsang antibodi.

Tahap dua, mencari tahu dosis yang efektif untuk meningkatkan antibodi. Ketiga, baru dilakukan uji klinis apakah vaksin tersebut efektif bagi penggunanya.

Untuk dapat lulus seluruh tahapan uji klinis, sebuah vaksin harus diujikan ke masyarakat yang skalanya besar dan bervariasi. Oleh karenanya, Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut melakukan uji klinis tahap tiga vaksin ini.

Pandu menambahkan, untuk memastikan keamanannya, uji klinis juga seharusnya dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Sehingga, seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, proses uji klinis bisa dihentikan.

Baca juga: Pemerintah Jamin Kesehatan Relawan Vaksin Covid-19

"Kalau nanti ada masalah makanya pengawasannya ketat, ada sesutau yang tidak teridentifikasi pada fase satu fase dua itu bisa dihentikan. Misalnya, ada yang sampai terhadi meninggal misal, jadi makanya ada satu board yang independen yang harus memonitoring side effect tadi," kata Pandu.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan segera menggelar uji klinis tahap tiga vaksin Covid-19 asal China, Sinovac.

Saat ini pemerintah Indonesia telah menerima 2.400 vaksin. Uji coba dilalukan pemerintah yang bekerja sama dengan PT Bio Farma.

"Rencana kita awal Agustus kalau lancar itu sudah bisa dilakukan uji klinis tahap tiga," kata Corporate Secretary PT Bio Farma Bambang Heriyanto dalam diskusi yang digelar secara virtual, Minggu (26/7/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com