Salin Artikel

Pemerintah Diminta Jamin Keamanan Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19

Saleh meminta pemerintah menjamin bahwa seluruh relawan itu tidak mengalami hal-hal yang berbahaya setelah menjalani uji klinis.

"Apakah ada dampak atau efek samping kepada relawan yang 1.620 itu? Jangan sampai ada yang misalnya macam-macam," kata Saleh dalam sebuah diskusi virtual yang digelar Minggu (26/7/2020).

"Gimana jaminannya, apakah ada sesuatu yang membuat mereka tetap tenang demi mengikuti tes ini? Jangan sampai mencabut nyawa juga itu untuk tes ini," lanjut dia.

Saleh juga meminta pemerintah menjelaskan alasan dilakukannya uji klinis tahap tiga vaksin ini di Indonesia, khususnya di Bandung oleh Universitas Padjajaran.

Ia mempertanyakan apakah mungkin seluruh tahapan uji klinis vaksin dilakukan di China.

"Jangan sampai seperti yang ada di persepsi publik, masyarakat awam mengatakan loh ini orang China datang ke Indonesia bikin kita ini jadi kelinci percobaan," ujar Saleh.

Menanggapi pernyataan Saleh, Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebut bahwa uji klinis tahap tiga suatu vaksin dapat dipastikan aman.

Sebab, vaksin tersebut sudah melalui uji klinis tahap satu dan dua. Vaksin yang diuji klinis hingga tahap tiga, kata Pandu, bisa dipastikan aman.

"Jadi kalau tidak lolos fase satu, fase dua, enggak mungkin bisa lompat ke fase tiga walaupun dalam keadaan emergency sekalipun harus lewat fase satu fase dua. Karena itu sudah diyakinkan aman," kata Pandu dalam diskusi yang sama.

Menurut Pandu, pengembangan vaksin memang butuh waktu yang lama dan berbiaya tinggi.

Sebelum sampai ke tahap tiga, uji klinis harus dipastikan lulus tahap satu dan tahap dua.

Uji klinis tahap satu, yakni meneliti apakah vaksin dapat merangsang antibodi.

Tahap dua, mencari tahu dosis yang efektif untuk meningkatkan antibodi. Ketiga, baru dilakukan uji klinis apakah vaksin tersebut efektif bagi penggunanya.

Untuk dapat lulus seluruh tahapan uji klinis, sebuah vaksin harus diujikan ke masyarakat yang skalanya besar dan bervariasi. Oleh karenanya, Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut melakukan uji klinis tahap tiga vaksin ini.

Pandu menambahkan, untuk memastikan keamanannya, uji klinis juga seharusnya dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Sehingga, seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, proses uji klinis bisa dihentikan.

"Kalau nanti ada masalah makanya pengawasannya ketat, ada sesutau yang tidak teridentifikasi pada fase satu fase dua itu bisa dihentikan. Misalnya, ada yang sampai terhadi meninggal misal, jadi makanya ada satu board yang independen yang harus memonitoring side effect tadi," kata Pandu.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan segera menggelar uji klinis tahap tiga vaksin Covid-19 asal China, Sinovac.

Saat ini pemerintah Indonesia telah menerima 2.400 vaksin. Uji coba dilalukan pemerintah yang bekerja sama dengan PT Bio Farma.

"Rencana kita awal Agustus kalau lancar itu sudah bisa dilakukan uji klinis tahap tiga," kata Corporate Secretary PT Bio Farma Bambang Heriyanto dalam diskusi yang digelar secara virtual, Minggu (26/7/2020).

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/27/06095471/pemerintah-diminta-jamin-keamanan-relawan-uji-klinis-vaksin-covid-19

Terkini Lainnya

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke