Kompas.com - 25/07/2020, 13:25 WIB
Komisioner KPU Ilham Saputra KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Ilham Saputra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Ilham menyebut, KPU akan menyediakan masker di TPS bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker. Masker yang disediakan yaitu 20 persen dari jumlah pemilih di TPS.

"Kami juga menyiapkan 20 persen masker jika ada masyarakat yang tidak bawa masker dan sebagainya. Jadi prosesnya sudah sedemikian rupa kita rancang," kata Ilham dalam diskusi Polemik Trijaya bertema Menghitung Kualitas Pilkada saat Pandemi, Sabtu (25/7/2020).

Baca juga: KPU: Calon Petugas Coklit Pilkada Wajib Ikut Rapid Test

Ia mengatakan, petugas di TPS pun akan menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti masker, face shield, dan sarung tangan.

Ilham menyebut, saat ini KPU tengah menyusun rencana untuk membuat video sosialiasi penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

"Kita sedang merencanakan buat video dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS agar kemudian orang bisa yakin bahwa datang ke TPS itu aman," terangnya.

Baca juga: Ketua KPU: Pemilih Tak Perlu Rapid Test Saat Pencoblosan Pilkada

Selain itu, terkait kampanye para calon kepala daerah, Ilham mengatakan KPU membantu dalam penyediaan alat peraga kampanye (APK).

Ia mendorong agar para tim paslon kepala daerah melakukan kampanye yang kreatif secara daring kepada masyarakat.

"Tinggal bagaimana teman-teman parpol dan yang mencalonkan, mampu alternatif-alternatif membuat hal-hal yang kreatif agar masyarakat bisa paham dan mengenali siapa calonnya dan visi dan misinya. KPU akan membantu dengan APK," ujar Ilham.

"KPU rencananya akan punya agen sosialiasi yang datang ke rumah-rumah atau komunitas melakukan sosialiasi kapan pilkada, siapa calonnya, bagaimana cara mencoblos, dan lain-lain," imbuhnya.

Baca juga: Pilkada 2020 Wajib Protokol Kesehatan, Bawaslu: Beban Bertambah

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan Pilkada lanjutan pasca-penundaan telah dimulai pada 15 Juni 2020.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X