Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Ombudsman: Sekarang Ada yang Tak Lulus Mata Kuliah Saja Lapor

Kompas.com - 24/07/2020, 21:37 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan, lembaganya adalah penampung semua keluhan.

Ia mengatakan, dari mulai masalah perselingkuhan hingga tidak lulus mata kuliah sudah pernah ditangani Ombudsman.

"Semua masuk kesini. Sekarang ada yang enggak lulus mata kuliah saja melapor ke Ombudsman," kata Rifai dalam webinar bertajuk 'Meneguhkan Kembali Amanat Reformasi #PerkuatOmbudsman', Jumat (24/7/2020).

Baca juga: Pansel Ungkap Besaran Gaji Komisioner Ombudsman

Rifai mengatakan, laporan mahasiwa tersebut tetap ditindaklanjuti oleh Ombudsman. Alasannya, karena mahasiwa tersebut berkuliah di kampus ikatan dinas.

"Kalau kita bisa membuktikan ini tidak fair bisa kita bantu, maka dia bisa lulus mata kuliah. Kemudian dia tidak kehilangan beasiswanya. Karena ini ikatan dinas," ujarnya.

"Kami juga lembaga sejuta harapan orang berharap di sini bukan main. Semuanya berharap," ucap dia.

Diketahui, sepanjang 2019 Ombudsman menerima 7.903 laporan dari masyarakat.

Baca juga: Ketua Ombudsman: Masalah Mental Birokrat Masih Jadi Tugas Berat Komisioner Baru

Ombudsman juga telah menerima 1.604 aduan melalui Posko Pengaduan Ombudsman terkait Covid-19 yang sudah dua bulan berjalan dari 29 April 2020 hingga 30 Juni 2020.

Wakil Ketua Ombudsman RI Lely P Soebekty mengatakan, aduan yang paling banyak diterima Ombudsman adalah aduan terkait bantuan sosial, yakni berjumlah 1.330 laporan.

"Apa saja yang paling banyak dilaporkan? 83 persen aduan yang masuk ke posko ini adalah tentang bantuan sosial," ujar Lely dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com