Ketua Ombudsman: Masalah Mental Birokrat Masih Jadi Tugas Berat Komisioner Baru

Kompas.com - 24/07/2020, 20:24 WIB
Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Rabu (29/4/2020). Dokumentasi/Humas Ombudsman RIKetua Ombudsman RI Amzulian Rifai dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Rabu (29/4/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan masalah mental birokrat masih harus menjadi pekerjaan rumah bagi pimpinan Ombudsman periode 2021-2026.

Sebab, menurut Rifai, saat ini masih banyak pejabat terbilang korup.

"Tapi kalau kita bicara mental birokrat mental birokrat nah ini masih tugas berat siapapun jadi anggota Ombudsman," kata Amzulian dalam webinar bertajuk 'Meneguhkan Kembali Amanat Reformasi #Perkuatombudsman', Jumat (24/7/2020).

Baca juga: Pendaftaran Calon Anggota Ombudsman Dibuka Pekan Depan, Begini Tahapan Seleksinya

"Sebagian memang masih korup. Kemudian melayani belum dari hati. Pungli itu masih eksis saat kita bicara ini pungli itu masih," lanjut dia.

Ia mengatakan, manajemen birokrasi di daerah juga kerap menghindari masalah. Padahal, Rifai menilai, masalah itu masih bisa diselesaikan dalam tingkatan daerah.

"Kita menemukan persoalan-persoalan itu sebenarnya bisa selesai di daerah tidak sampai ke Jakarta," ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tapi karena seperti saya katakan tadi sebagian birokrat memang menghindar melempar masalah akhirnya persoalannya enggak selesai. Yang sebetulnya bisa selesai di daerah," ungkap dia.

Ia mengatakan, masalah semacam ini terjadi berkaitan dengan sistem pengawasan internal Ombudsman.

Oleh karena itu, Rifai mengingatkan masalah tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi kepemimpinan selanjutnya.

Baca juga: Pansel Ungkap Rincian Besaran Gaji Komisioner Ombudsman

"Kenapa ini terjadi tentu saja masih problem dengan pengawas internal kita. Masih banyak yang sungkan untuk menjalankan tugas tidak maksimal," ucap Rifai.

Diketahui, proses pendaftaran calon anggota Ombudsman akan dimulai pada 27 Juli 2020 dan akan berakhir pada 18 Agustus 2020.

Adapun masa jabatan anggota Ombudsman periode 2016-2021 akan berakhir pada 11 Februari 2021.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Nasional
Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Nasional
Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Nasional
Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Nasional
Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal 'Rp Cepat': Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal "Rp Cepat": Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Nasional
KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

Nasional
Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Nasional
Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Nasional
Panglima TNI: Pemerintah Siapkan Program 1 Juta Vaksin Per Hari di 100 Titik

Panglima TNI: Pemerintah Siapkan Program 1 Juta Vaksin Per Hari di 100 Titik

Nasional
Uji Formil UU Cipta Kerja, DPR Sebut Perubahan Naskah Setelah Disetujui Sebatas Redaksional

Uji Formil UU Cipta Kerja, DPR Sebut Perubahan Naskah Setelah Disetujui Sebatas Redaksional

Nasional
Empat Mantan Anggota DPRD Jambi Ditahan KPK

Empat Mantan Anggota DPRD Jambi Ditahan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X