Survei Indikator: Kinerja Menkeu Sri Mulyani Dinilai Paling Sesuai Harapan Pengusaha

Kompas.com - 24/07/2020, 11:24 WIB
Kemenkeu, Sri Mulyani, sebelum pelantikan kabinet Jokowi di Jakarta, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.com/Kristianto PurnomoKemenkeu, Sri Mulyani, sebelum pelantikan kabinet Jokowi di Jakarta, Rabu (23/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan menteri dengan kinerja yang paling sesuai harapan para pengusaha.Dalam survei tersebut, Sri Mulyani berhasil mendapatkan persentase sebesar 61,4 persen.

"Kinerja dari Menteri Keuangan Sri Mulyani paling banyak dinilai sangat sesuai atau sesuai dengan harapan dibanding Menteri lain di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Kamis (23/7/2020).

Baca juga: Survei Indikator: 48,8 Persen Pengusaha Nilai Kinerja Pemerintah Pusat Tangani Covid-19 Buruk

Setelah Sri Mulyani, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir dengan 57,7 persen, kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 57,6 persen dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan 54,8 persen.

Sementara, Menteri yang dinilai kinerjanya paling tidak sesuai harapan, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dengan 32,1 persen.

Sedangkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, masing-masing mendapatkan persentase sebesar 34,5 persen.

"Sementara kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly dinilai paling sangat tidak sesuai atau tidak sesuai dengan harapan," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Survei Indikator: 84,7 Persen Responden Pelaku Bisnis Sangat Khawatir terhadap Wabah Covid-19

Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan sejak 29 Juni hingga 11 Juli 2020. Populasi survei adalah pelaku usaha pada tujuh sektor ekonomi di sembilan provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

Tujuh sektor ekonomi tersebut adalah pertanian non perikanan dan kelautan (sektor A1), perikanan dan kelautan (sektor A2), pertambangan dan penggalian (sektor B).

Baca juga: Survei Indikator: 64,8 Persen Publik Setuju Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet

Kemudian industri pengolahan (sektor C), kostruksi (sektor F), perdagangan dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (sektor G), pengangkutan dan terakhir pergudangan (sektor H).

Sampel di masing-masing sektor dipilih secara acak. Total responden sebanyak 1.176 dan survei dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon.

Tingkat kesalahan atau margin of error survei sebesar kurang lebih 3,2 persen.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.