Politisi Demokrat Desak Jokowi Gelar Konsolidasi Terkait Reshuffle Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Mulyadi menyarankan agar Presiden Joko Widodo segera menggelar konsolidasi terkait perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Hal tersebut ia katakan terkait hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan 64,8 persen masyarakat setuju Jokowi merombak susunan para pembantuanya. 

"Yakinkan bahwa presiden harus konsolidasi pembantunya berdasarkan sumber-sumber (survei) yang valid, salah satunya adalah tentu mengganti menteri-menteri yang tidak berkinerja baik," kata Mulyadi dalam webinar bertajuk 'Evaluasi Pelaku Usaha Terhadap Kinerja Kabinet dan Ekonomi di Masa Pandemi, Kamis (23/7/2020).

Baca juga: Survei Indikator: 64,8 Persen Publik Setuju Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet

Mulyadi menilai, mengganti menteri pada saat ini tidak terkait kepentingan politik. Menurut dia, perombakan tersebut justru dilakukan untuk kepentingan rakyat di tengah pandemi Covid-19.

"Siapa orangnya adalah kewenangan presiden tapi gimana di situasi darurat ini adalah cara memilih pembantunya harus berbeda dengan cara normal," ujarnya.

"Harus sangat hati-hati karena rakyat sangat berharap pemerintah bisa mengatasi ini semua," ucap Mulyadi.

Sebelumnya diberitakan, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat opini publik terkait isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyebutkan, hasil survei menunjukkan bahwa 64,8 persen masyarakat setuju Presiden Jokowi melakukan perombakan atau reshuffle terhadap kabinet kerja Indonesia Maju.

"Sebanyak 30,3 persen masyarakat tidak setuju Presiden melakukan reshuffle kabinet kerja, kemudian sebanyak 4,9 persen tidak tahu dan tidak menjawab," kata Burhan dalam pemaparannya secara virtual, Selasa (21/7/2020).

Kemudian, Burhan mengatakan, hasil survei juga menganalisis opini publik terkait kemarahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas dengan para menteri di Istana Negara.

Baca juga: Desakan Masyarakat agar Jokowi Me-reshuffle Kabinet dalam Survei 4 Lembaga

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 54,7 persen masyarakat tidak mengetahui kabar Presiden Jokowi meluapkan kemarahannya di depan para menteri.

Kemudian, sebanyak 45,3 persen masyarakat mengetahui kabar tersebut.

Adapun dari jumlah yang mengetahui kemarahan Presiden tersebut, sebanyak 54,8 persen publik menilai Presiden Jokowi marah karena kinerja menteri kurang baik.