Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai RUU Cipta Kerja Berdampak Positif Bagi Ekonomi

Kompas.com - 23/07/2020, 14:32 WIB
Inang Sh ,
Anggara Wikan Prasetya

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, mayoritas responden yang mengetahui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menilai, RUU ini akan berdampak positif terhadap ekonomi.

“Bagi yang mengetahui dan mengerti RUU Cipta Kerja, secara umum menilai bahwa RUU Cipta Kerja berdampak positif terhadap ekonomi. Sebesar 55,5 persen menilai demikian,” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2020).

Pernyataan itu ia sampaikan menyusul hasil survei nasional Charta Politik bertema Trend 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19, Rabu (22/7/2020).

Bahkan dari hasil tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden atau 55,5 persen yang mengetahui RUU Cipta Kerja menyetujui pengesahannya.

Baca juga: Charta Politika: Kepercayaan Publik atas Lembaga Penegak Hukum Turun

Yunarto memaparkan, alasan utama responden yang menjawab setuju terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja karena RUU itu dianggap bisa menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi negara (60,5 persen).

“Ini terkait kondisi psikologis krisis ekonomi. Yang dibutuhkan adalah stimulus ekonomi. Disusul kemudahan mengurus izin membuka usaha, sehingga tercipta lapangan kerja sebesar 17 persen,” katanya.

Menurut Yunarto, penilaian ini didasari atas kondisi ekonomi masyarakat yang memburuk selama pandemi Covid-19 dan memengaruhi dan dirasakan langsung dalam kondisi ekonomi rumah tangga.

Baca juga: Charta Politika : 47,3 Persen Responden Tak Mengerti RUU Cipta Kerja

“Sebesar 64,8 persen masyarakat menilai keadaan ekonomi rumah tangga mereka saat ini lebih buruk dibanding sebelum adanya wabah Covid-19,” kata Yunarto.

Adapun, Charta Politika Indonesia melakukan survei nasional melalui telepon pada 6-12 Juli 2020. Lalu, jumlah masyarakat yang mengaku tahu dan mengerti RUU Cipta Kerja ini sebesar 13,3 persen.

Sampel sebanyak yang digunakan sebanyak 2.000 responden dan dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang pernah dilakukan Charta Politika Indonesia pada rentang dua tahun terakhir hingga Februari 2020.

Kemudian, sebanyak 195.638 responden terdistribusi secara acak dalam rentang 2 tahun terakhir, terdapat sekitar 75 persen memiliki nomor telepon.

Baca juga: Audiensi dengan Pimpinan DPR, Perwakilan Buruh Ungkap Kekecewaan soal RUU Cipta Kerja

Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelepon adalah sebanyak 7.500 data dan yang berhasil diwawancara adalah sebanyak 2.000 responden.

Margin of error survei diperkirakan 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com