Hari Anak Nasional 2020, ICJR Sebut Sistem Peradilan Anak Masih Belum Jadi Prioritas

Kompas.com - 23/07/2020, 14:17 WIB
Salah satu mural buatan anak-anak binaan LPKA Klas 1 Kota Tangerang di tembok Aula LPKA Klas 1 Kota Tangerang, Kamis (21/11/2019) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOSalah satu mural buatan anak-anak binaan LPKA Klas 1 Kota Tangerang di tembok Aula LPKA Klas 1 Kota Tangerang, Kamis (21/11/2019)
Penulis Dani Prabowo
|

Di sejumlah kota, meski ada perintah untuk membangun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang terpisah dengan rutan maupun lapas orang dewasa, kenyataannya LPKA tetap dibangun menyatu.

Bahkan, di Jakarta, LPKA dibangun di lokasi yang sama dengan Lapas Salemba.

"Setiap harinya, anak beraktivitas bersama dengan orang dewasa atau setidaknya menyaksikan aktivitas orang dewasa di kawasan yang sama," ujarnya.

"Belum lagi, kondisi buruk pemenuhan hak dasar atas anak di dalam penjara, seperti kondisi penyediaan makanan dan pelayanan kesehatan," imbuh dia.

Genoveva menuturkan, berdasarkan riset situasi rutan dan lapas di DKI Jakarta pada 2019, ditemukan bahwa kondisi pemenuhan air minum di LPKA tidak sesuai standar.

Baca juga: Ini Pesan Khusus Presiden Jokowi dan Ibu Iriana di Hari Anak Nasional 2020

Belum lagi, imbuh dia, dalam hal pemenuhan hak fair trial anak. Dalam riset ditemukan bahwa pendampingan kuasa hukum di tingkat penyidikan masih rendah yaitu hanya 3,9 persen.

Sementara itu, pendampingan tertinggi terdapat pada proses persidangan yakni 94,1 persen. Hal itu pun tidak sesuai dengan ketentuan di dalam UU SPPA yang mengamanatkan agar anak yang terlibat dalam SPPA mendapat pendampingan hukum di setiap tingkat pemeriksaan.

"Terhadap hak untuk mendapat pendampingan selain dari penasihat hukum pun, situasinya juga kurang baik," ujarnya.

Ia pun berharap agar pemerintah dan aparat penegak hukum dapat memberikan perhatian besar dan menjadikan SPPA sebagai sebuah prioritas.

Evaluasi terhadap implementasi UU SPPA harus segera dilakukan secara menyeluruh, agar perbaikan dapat segera direalisasikan guna melengkapi hal-hal yang belum ada.

"Aparat penegak hukum juga harus memprioritaskan kepentingan terbaik untuk anak, termasuk pemenuhan hak-hak yang sudah diatur dalam undang-undang, terlepas dari tuduhan yang dikenakan padanya, dan tentu saja selalu mengingat posisinya sebagai anak," kata dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ajak Umat Islam Berbagi Saat Pandemi: Perbanyak Infaq dan Sedekah

Jokowi Ajak Umat Islam Berbagi Saat Pandemi: Perbanyak Infaq dan Sedekah

Nasional
Alasan DPR dan Pemerintah Cabut Klaster Pendidikan di RUU Cipta Kerja

Alasan DPR dan Pemerintah Cabut Klaster Pendidikan di RUU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Nasional
Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X