KSP Analisis Kendala Pembelajaran Daring, Hasilnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Presiden (KSP) menganalisis kesenjangan di dalam penerapan kebijakan pembelajaran daring selama masa pandemi virus corona (Covid-19).

"Kami sekarang sedang melakukan analisis kesenjangan dalam kebijakan dan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi di lapangan," ujar Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan dalam konferensi pers daring Rabu (22/7/2020).

Analisis tersebut dilakukan karena terdapat beragam kendala selama penerapan pembelajaran daring.

Baca juga: 6 Kelurahan di Banjarmasin Masuk Zona Hijau Covid-19

Sejauh ini, faktor yang menjadi kendalah adalah persoalan teknis. Mulai dari ketiadaan infrastruktur hingga keterbatasan tenaga pendidik dalam menyesuaikan kapasitas mereka dalam penggunaan teknologi.

"Ditambah lagi beban orangtua dalam mendampingi anak belajar di rumah," kata dia.

Abetnego berharap agar analisis tersebut menghasilkan kebijakan pembelajaran yang lebih tepat sasaran.

Menurut dia, apabila wilayah berstatus zona hijau, arus keluar masuk orang rendah dan aktivitas masyarakat bersifat lokal, maka kegiatan belajar mengajar tatap muka semestinya dapat dilakukan.

"Ini perlu dipertimbangkan," kata Abetnego.

Pertimbangan lainnya yang perlu analisis adalah temuan KSP tentang banyaknya insiatif guru yang datang mendampingi atau dilakukan para perangkat desa.

Baca juga: Meski Zona Hijau, KBM di Kota Tegal Masih Daring

Hal tersebut juga dinilai memerlukan apresiasi tersendiri.

"Keberagaman dalam model-model pembelajaran (jarak jauh) sangat penting. Tantangan pendidikan anak saat ini, bertumpu di keluarga sehingga nanti akan dilihat bagaimana pelaksanaan belajar tadi sesuai kondisi lokal baik secara kesehatan, teknologi dan kapasitasnya," kata dia.

"Sehingga hak-hak anak untuk belajar dan mendapatkan pendidikan itu tidak terganggu," lanjut Abetnego.