Meski Zona Hijau, KBM di Kota Tegal Masih Daring

Kompas.com - 17/07/2020, 21:50 WIB
Wakil Wali Kota Tegal M. Jumadi KOMPAS.com/Tresno SetiadiWakil Wali Kota Tegal M. Jumadi

TEGAL, KOMPAS.com - Meski Kota Tegal, Jawa Tengah, zona hijau atau nihil kasus baru Covid-19, kegiatan belajar mengajar ( KBM) di sekolah masih dilakukan secara daring.

Wakil Wali Kota Muhamad Jumadi mengaku tidak mau terburu-buru dengan kembali memperbolehkan sekolah di wilayahnya menggelar KBM tatap muka.

Jumadi mengatakan, meski Kota Tegal disebut zona hijau dan sudah mulai menerapkan kenormalan baru, namun sebagian besar orang tua masih belum menginginkan anaknya kembali belajar di sekolah.

"Berdasarkan survei 91 persen orangtua masih menolak untuk anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka," kata Jumadi saat menerima kunjungan rombongan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih di Balai Kota Tegal, Jumat (17/7/2020).

Baca juga: Gugus Tugas Covid-19 Kota Tegal Dibubarkan pada 30 Juli

Jumadi mengatakan, KBM tatap muka awalnya sempat akan dilaksanakan mulai tahun ajaran baru 2020 atau tepatnya 13 Juli lalu.

Namun dengan berbagai pertimbangan akhirnya semua itu dibatalkan.

Meski demikian, kata Jumadi, pihaknya berencana mulai Agustus mendatang akan menggabungkan KBM daring dengan tatap muka.

"Pemkot menunda yang semula Juli pembelajaran tatap buka. Mulai awal Agustus mendatang KBM dengan kombinasi tatap muka dan daring," terang Jumadi.

Baca juga: Selama Penerapan PSBB, Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Tegal Menurun

Menurutnya, penyelenggaraan sekolah harus berprinsip pada kesehatan dan keselamatan peserta didik. Untuk itu, sementara masih berfokus terhadap pendidikan daring.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, saat ini ada prioritas enam persen sekolah boleh menyelenggarakan KBM tatap buka di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, Kota Tegal yang sudah zona hijau memang diperbolehkan menggelar KBM tatap muka.

Meski demikian, kata Fikri, memang masih banyak peringatan dari orang tua yang menolak pembelajaran tatap muka.

Di sisi lain, lanjutnya, pembelajaran daring juga masih menemukan sejumlah kendala.

Misalnya, siswa memiliki handpone namun kurang mendukung, ada yang tidak punya laptop, hingga tidak ada sinyal internet.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X