Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Sebut Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Harus Sejalan

Kompas.com - 21/07/2020, 20:25 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah ingin agar penanganan Covid-19 harus sejalan dengan pemulihan ekonomi.

Menurut Tito, jika melihat keputusan Presiden seperti yang tertuang dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2020, Presiden menggabungkan antara dua isu, yakni soal penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

"Pemerintah melihat antara krisis kesehatan dan krisis ekonomi ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kemudian langkah-langkah yang diambil hanya menyelamatkan salah satu bidang saja tapi mematikan bidang yang lain," ujar Tito Karnavian sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendagri, Selasa (21/7/2020).

"Kalau mengutamakan kesehatan (saja), maka ekonomi pasti dikorbankan. Ini justru dampaknya dua. Sebab, makin lama kemampuan keuangan negara akan melemah untuk memperkuat sistem kesehatan," lanjut dia.

Baca juga: Satgas Covid-19 di Bawah Menko Perekonomian, Anggota DPR: Tangani Sisi Kesehatan Setengah Hati

Tito mencontohkan, untuk mengadakan ventilator, membuat rumah sakit, memberi insentif tenaga medis, semuanya membutuhkan anggaran.

Ketika keuangan makin lemah, kata Tito, kapasitas kesehatan pun ikut melemah.

"Korban pun akan kian banyak. Dan Covid makin tidak terkendali. Dampak lainnya kalau ekonominya lemah, ini akan menimbulkan krisis sosial. PHK bermunculan, restoran tutup, hotel tutup dan pabrik tutup," ungkap dia.

Apabila kondisinya demikian, Tito menyebut dampaknya akan jauh lebih luas.

Sebaliknya, jika mengutamakan ekonomi saja, akan mengorbankan kesehatan.

Baca juga: Mengenal Komite Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jurus Baru Jokowi Hadapi Pandemi

"Ini tidak boleh juga. Sekarang kita formatnya sudah tahu ini kesehatan masyarakat harus diselamatkan, ekonomi dan keuangan juga harus diselamatkan," ujar Tito.

Dengan begitu, krisis sosial tidak terjadi atau dapat dihindari.

Selain itu, kemampuan keuangan yang meningkat akan memperkuat dalam menguatkan kapasitas kesehatan publik.

Merujuk kepada strategi itu, pemerintah lantas memutuskan menggabungkan antara kesehatan dan perekonomian.

"Lalu lahir komite di bawah Menko Perekonomian, di mana wakil ketuanya adalah Menkopolhukam dan saya salah satunya," ungkap Tito.

Baca juga: Komite Covid-19 Dibentuk, Politisi Demokrat: Jangan Sampai Tak Tepat Sasaran

"Kemudian ada satgas, di bawahnya tadinya gugus tugas menjadi satgas. Satgas khusus penanganan Covid-19 yang dipimpin oleh Bapak Letjen TNI Doni Monardo," tuturnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com