Mendagri Sebut Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Harus Sejalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah ingin agar penanganan Covid-19 harus sejalan dengan pemulihan ekonomi.

Menurut Tito, jika melihat keputusan Presiden seperti yang tertuang dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2020, Presiden menggabungkan antara dua isu, yakni soal penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

"Pemerintah melihat antara krisis kesehatan dan krisis ekonomi ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kemudian langkah-langkah yang diambil hanya menyelamatkan salah satu bidang saja tapi mematikan bidang yang lain," ujar Tito Karnavian sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendagri, Selasa (21/7/2020).

"Kalau mengutamakan kesehatan (saja), maka ekonomi pasti dikorbankan. Ini justru dampaknya dua. Sebab, makin lama kemampuan keuangan negara akan melemah untuk memperkuat sistem kesehatan," lanjut dia.

Baca juga: Satgas Covid-19 di Bawah Menko Perekonomian, Anggota DPR: Tangani Sisi Kesehatan Setengah Hati

Tito mencontohkan, untuk mengadakan ventilator, membuat rumah sakit, memberi insentif tenaga medis, semuanya membutuhkan anggaran.

Ketika keuangan makin lemah, kata Tito, kapasitas kesehatan pun ikut melemah.

"Korban pun akan kian banyak. Dan Covid makin tidak terkendali. Dampak lainnya kalau ekonominya lemah, ini akan menimbulkan krisis sosial. PHK bermunculan, restoran tutup, hotel tutup dan pabrik tutup," ungkap dia.

Apabila kondisinya demikian, Tito menyebut dampaknya akan jauh lebih luas.

Sebaliknya, jika mengutamakan ekonomi saja, akan mengorbankan kesehatan.

Baca juga: Mengenal Komite Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jurus Baru Jokowi Hadapi Pandemi

"Ini tidak boleh juga. Sekarang kita formatnya sudah tahu ini kesehatan masyarakat harus diselamatkan, ekonomi dan keuangan juga harus diselamatkan," ujar Tito.

Dengan begitu, krisis sosial tidak terjadi atau dapat dihindari.

Selain itu, kemampuan keuangan yang meningkat akan memperkuat dalam menguatkan kapasitas kesehatan publik.

Merujuk kepada strategi itu, pemerintah lantas memutuskan menggabungkan antara kesehatan dan perekonomian.

"Lalu lahir komite di bawah Menko Perekonomian, di mana wakil ketuanya adalah Menkopolhukam dan saya salah satunya," ungkap Tito.

Baca juga: Komite Covid-19 Dibentuk, Politisi Demokrat: Jangan Sampai Tak Tepat Sasaran

"Kemudian ada satgas, di bawahnya tadinya gugus tugas menjadi satgas. Satgas khusus penanganan Covid-19 yang dipimpin oleh Bapak Letjen TNI Doni Monardo," tuturnya.

Lalu, ada satgas yang pemulihan ekonomi nasional yang dipimpin Wakil Menteri BUMN di bawah koordinasi ketua pelaksana yaitu Menteri BUMN, Erick Thohir.

Nantinya, sudah ada berbagai program yang akan dilalukan oleh komite.

Salah satunya adalah paket stimulus yang dilakukan oleh pemerintah yang jumlahnya cukup besar sampai ratusan triliun.

Baca juga: Respons Pengusaha Usai Jokowi Bentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

Paket stimulus ini bertujuan menghidupkan ekonomi baik yang skala besar, menengah maupun skala kecil.

Paket stimulus ini ada dalam bentuk insentif kebijakan maupun dalam bentuk bantuan tunai.

"Dan ini dengan daerah juga. Daerah kita berharap juga melakukan langkah-langkah yang sama dengan kemampuan fiskal yang ada," jelas Tito.

"Ini yang nanti akan kita diskusikan. Ini pun baru rapat pertama. Tapi kita sudah paham gambarnya kira-kira seperti itu," tambah dia.