Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengurus PAN Temui Jokowi, Bahas Koalisi?

Kompas.com - 21/07/2020, 18:52 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) bertemu Presiden Joko Widodo di Istana, Senin (20/7/2020) kemarin.

Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno menyebut, pertemuan ITU membahas upaya menghadapi dampak pandemi Covid-19 di berbagai sektor, khususnya kesehatan, sosial dan ekonomi.

"Bagi PAN, saatnya kita sebagai bangsa bahu membahu menghadapi ancaman krisis ekonomi sebagai dampak Covid-19," kata Eddy kepada Kompas.com, Selasa (21/7/2020).

Selain Eddy, hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasehat PAN Hatta Rajasa serta Ketua Dewan Kehormatan PAN Sutrisno Bachir.

Baca juga: Ketum PAN Zulkifli Hasan Temui Jokowi Bahas Pertumbuhan Ekonomi

Hadir pula Waketum PAN yang juga mantan menteri Presiden Jokowi, Asman Abnur.

Eddy menegaskan, meskipun PAN berada di luar pemerintahan, namun partainya tetap akan mendukung pemerintah dalam situasi sulit seperti ini.

"Kepentingan rakyat yang diutamakan dan perbedaan politik apapun bentuknya sudah harus dikesampingkan," kata Eddy.

Eddy menyebut, dalam pertemuan itu, PAN banyak memberi masukan terkait upaya pemulihan ekonomi yang kini lesu akibat pandemi.

Baca juga: Pemerintah Tunda RUU HIP, PAN: Pembahasan Memang Sudah Tak Bisa Dilanjutkan

Masukan-masukan ini khususnya datang dari Hatta Rajasa dan Sutrisno Bachir.

"Kehadiran keduanya yang juga mantan Ketua Umum PAN, sekaligus pelaku ekonomi, menguatkan komitmen PAN untuk memberikan terobosan-terobosan guna mempercepat pemilihan ekonomi nasional", kata Eddy.

Selain itu, Zulkifli Hasan juga menyampaikan pentingnya menjaga kerukunan, toleransi dan solidaritas sesama, hususnya di era pandemi Covid 19 yang membawa krisis kesehatan dan perekonomian secara global.

Kendati demikian, Eddy memastikan, tidak ada pembicaraan tentang peluang PAN bergabung ke kabinet dalam pertemuan itu. Ia menegaskan hal itu sepenuhnya merupakan prerogatif Presiden Jokowi.

Baca juga: Politikus PAN: Tak Perlu Mengajukan RUU Pengganti HIP...

"Kita tidak membahasnya kemarin, karena kita menghormati hak prerogatif Presiden," kata dia.

Diketahui, Presiden Jokowi belum lama ini mengancam akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Hal tersebut disampaikan Jokowi di hadapan para menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana.

Ancaman tersebut dilontarkan karena Presiden Jokowi merasa tak puas dengan kinerja para menteri dalam menangani pandemi Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com