Ketum PAN Zulkifli Hasan Temui Jokowi Bahas Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 20/07/2020, 20:51 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Hotel Millennium, Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (7/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Hotel Millennium, Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (7/12/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bertemu Presiden Jokowi di Istana, Senin (20/7/2020) hari ini. 

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membenarkan pertemuan tersebut. Ia menyebut, pertemuan ini merupakan silaturahmi.

"Silaturahmi menyambung rasa kekeluargaan setelah pasca pelaksanaan kongres ke 5 PAN di Kendari, Februari 2020," kata Viva saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/7/2020).

Dalam kongres yang dimenangi Zulkifli Hasan sebagai petahana itu, Jokowi diundang untuk hadir saat acara pembukaan. Namun, Kepala Negara tak memenuhi undangan tersebut.

Baca juga: Zulkifli Hasan: PAN Ya Muhammadiyah, Muhammadiyah Ya PAN

Viva menyebut, setelah kongres sudah ada kesediaan waktu Presiden Jokowi untuk hadir dalam pelantikan pengurus baru DPP PAN 2020-2025. Tetapi karena pandemi Covid 19, pelantikan dalam pertemuan fisik secara masif tidak memungkinkan.

"Lalu diganti dengan pelantikan sederhana sesuai prosedur kesehatan pencegahan pandemi Covid-19," kata dia.

Menurut Viva, Jokowi dan Zulkifli berdiskusi bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Zulkifli memberi solusi kebijakan agar pondasi perekonomian nasional dan UMKM tetap bergerak dan beraktivitas.

Saat ditanya apakah ada pembahasan terkait peluang PAN bergabung ke Kabinet Indonesia Maju, Viva tak menjawab dengan tegas.

Ia menyebut bahwa PAN akan terus bersama pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Namun ia juga menegaskan soal pentingnya proses check and balances dalam demokrasi di Indonesia.

"Proses check and balances tetap harus ada. Itu ada di lembaga legislatif dan kekuatan civil society yang sudah tumbuh berkembang. Dan itu yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam membangun demokrasi di Indonesia yang berkualitas dan bertanggungjawab," kata dia.

Baca juga: Politikus PAN: Tak Perlu Mengajukan RUU Pengganti HIP...

Presiden Jokowi belum lama ini mengancam akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Hal itu disampaikan Jokowi di hadapan para menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana.

Ancaman itu dilontarkan karena Jokowi merasa tak puas dengan kinerja para menteri dalam menangani pandemi Covid-19.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Nasional
Walhi Kecam Pembangunan 'Jurassic Park Komodo', Tak Berbasis Keilmuan

Walhi Kecam Pembangunan "Jurassic Park Komodo", Tak Berbasis Keilmuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X