Ketum PAN Zulkifli Hasan Temui Jokowi Bahas Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 20/07/2020, 20:51 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Hotel Millennium, Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (7/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Hotel Millennium, Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (7/12/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bertemu Presiden Jokowi di Istana, Senin (20/7/2020) hari ini. 

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membenarkan pertemuan tersebut. Ia menyebut, pertemuan ini merupakan silaturahmi.

"Silaturahmi menyambung rasa kekeluargaan setelah pasca pelaksanaan kongres ke 5 PAN di Kendari, Februari 2020," kata Viva saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/7/2020).

Dalam kongres yang dimenangi Zulkifli Hasan sebagai petahana itu, Jokowi diundang untuk hadir saat acara pembukaan. Namun, Kepala Negara tak memenuhi undangan tersebut.

Baca juga: Zulkifli Hasan: PAN Ya Muhammadiyah, Muhammadiyah Ya PAN

Viva menyebut, setelah kongres sudah ada kesediaan waktu Presiden Jokowi untuk hadir dalam pelantikan pengurus baru DPP PAN 2020-2025. Tetapi karena pandemi Covid 19, pelantikan dalam pertemuan fisik secara masif tidak memungkinkan.

"Lalu diganti dengan pelantikan sederhana sesuai prosedur kesehatan pencegahan pandemi Covid-19," kata dia.

Menurut Viva, Jokowi dan Zulkifli berdiskusi bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Zulkifli memberi solusi kebijakan agar pondasi perekonomian nasional dan UMKM tetap bergerak dan beraktivitas.

Saat ditanya apakah ada pembahasan terkait peluang PAN bergabung ke Kabinet Indonesia Maju, Viva tak menjawab dengan tegas.

Ia menyebut bahwa PAN akan terus bersama pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Namun ia juga menegaskan soal pentingnya proses check and balances dalam demokrasi di Indonesia.

"Proses check and balances tetap harus ada. Itu ada di lembaga legislatif dan kekuatan civil society yang sudah tumbuh berkembang. Dan itu yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam membangun demokrasi di Indonesia yang berkualitas dan bertanggungjawab," kata dia.

Baca juga: Politikus PAN: Tak Perlu Mengajukan RUU Pengganti HIP...

Presiden Jokowi belum lama ini mengancam akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Hal itu disampaikan Jokowi di hadapan para menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana.

Ancaman itu dilontarkan karena Jokowi merasa tak puas dengan kinerja para menteri dalam menangani pandemi Covid-19.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Politik Uang, Bawaslu akan Patroli Saat Masa Tenang 6-8 Desember

Cegah Politik Uang, Bawaslu akan Patroli Saat Masa Tenang 6-8 Desember

Nasional
Bawaslu Temukan 37 Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi

Bawaslu Temukan 37 Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
10 Hari Terakhir, Bawaslu Temukan 458 Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

10 Hari Terakhir, Bawaslu Temukan 458 Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE 5 Desember: Bertambah 6.027, Kasus Covid-19 Kini Capai 569.707 Orang

UPDATE 5 Desember: Bertambah 6.027, Kasus Covid-19 Kini Capai 569.707 Orang

Nasional
KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

Nasional
Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Nasional
Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Nasional
Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Nasional
Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Nasional
IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

Nasional
Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Nasional
Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Nasional
Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Nasional
OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X