Kompas.com - 20/07/2020, 20:51 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Hotel Millennium, Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (7/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Hotel Millennium, Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (7/12/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bertemu Presiden Jokowi di Istana, Senin (20/7/2020) hari ini. 

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membenarkan pertemuan tersebut. Ia menyebut, pertemuan ini merupakan silaturahmi.

"Silaturahmi menyambung rasa kekeluargaan setelah pasca pelaksanaan kongres ke 5 PAN di Kendari, Februari 2020," kata Viva saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/7/2020).

Dalam kongres yang dimenangi Zulkifli Hasan sebagai petahana itu, Jokowi diundang untuk hadir saat acara pembukaan. Namun, Kepala Negara tak memenuhi undangan tersebut.

Baca juga: Zulkifli Hasan: PAN Ya Muhammadiyah, Muhammadiyah Ya PAN

Viva menyebut, setelah kongres sudah ada kesediaan waktu Presiden Jokowi untuk hadir dalam pelantikan pengurus baru DPP PAN 2020-2025. Tetapi karena pandemi Covid 19, pelantikan dalam pertemuan fisik secara masif tidak memungkinkan.

"Lalu diganti dengan pelantikan sederhana sesuai prosedur kesehatan pencegahan pandemi Covid-19," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Viva, Jokowi dan Zulkifli berdiskusi bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Zulkifli memberi solusi kebijakan agar pondasi perekonomian nasional dan UMKM tetap bergerak dan beraktivitas.

Saat ditanya apakah ada pembahasan terkait peluang PAN bergabung ke Kabinet Indonesia Maju, Viva tak menjawab dengan tegas.

Ia menyebut bahwa PAN akan terus bersama pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Namun ia juga menegaskan soal pentingnya proses check and balances dalam demokrasi di Indonesia.

"Proses check and balances tetap harus ada. Itu ada di lembaga legislatif dan kekuatan civil society yang sudah tumbuh berkembang. Dan itu yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam membangun demokrasi di Indonesia yang berkualitas dan bertanggungjawab," kata dia.

Baca juga: Politikus PAN: Tak Perlu Mengajukan RUU Pengganti HIP...

Presiden Jokowi belum lama ini mengancam akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Hal itu disampaikan Jokowi di hadapan para menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana.

Ancaman itu dilontarkan karena Jokowi merasa tak puas dengan kinerja para menteri dalam menangani pandemi Covid-19.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Empat Hal Ini Jadi Fokus Kemenlu Upayakan Perdamaian-Keamanan Kawasan Tahun 2022

Empat Hal Ini Jadi Fokus Kemenlu Upayakan Perdamaian-Keamanan Kawasan Tahun 2022

Nasional
Jaksa Agung Minta Perangkat Digital Terkait Fungsi Intelijen Aman dan Tidak Bocor

Jaksa Agung Minta Perangkat Digital Terkait Fungsi Intelijen Aman dan Tidak Bocor

Nasional
Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

Nasional
Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

Nasional
Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Nasional
Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Nasional
Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

Nasional
Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Nasional
Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

Nasional
Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Nasional
Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

Nasional
Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

Nasional
KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

Nasional
Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.