Kapolri Minta Jajarannya di Sentra Gakkumdu Punya Integritas, Bukan Hanya Nama

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Idham Azis meminta supaya jajaran kepolisian yang ditempatkan di Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Pilkada 2020 merupakan polisi yang berintegritas.

Hal ini disampaikan Idham saat menghadiri penandatanganan Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu Pilkada 2020 yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sentra Gakkumdu merupakan gabungan antara Bawaslu, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung yang bertugas menindak dugaan pelanggaran dalam pemilihan umum.

"Saya hanya berpesan, setelah penandatanganan kesepakatan ini saya minta Asops (Asisten Operasi) benar-benar menunjuk orang yang punya komitmen dan integritas yang duduk di Sentra Gakkumdu. Bukan hanya nama," kata Idham di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, dipantau melalui siaran langsung YouTube Bawaslu RI, Senin (20/7/2020).

Baca juga: Bawaslu, Polri, dan Kejagung Sepakat Tindak Pelanggaran Pilkada lewat Sentra Gakkumdu

"Semoga ini dengar semua oleh jajaran di Polda khususnya Dirkrimum (Direktur Reserse Kriminal Umum) dan Dirkrimsus (Direktur Reserse Kriminal Khusus)," kata dia.  

Idham mengatakan, untuk semakin memotivasi, jajaran kepolisian di Sentra Gakkumdu yang berhasil mengawal pelaksanaan pilkada hendaknya diberi penghargaan.

"Berikan mereka reward, itu yang pasti sehingga mereka punya motivasi bekerja lebih selama bergabung di Sentra Gakkumdu," ujar Idham.

Secara pribadi Idham menyampaikan dukungannya terhadap kerja sama antara Bawaslu dan Kejaksaan Agung melalui Sentra Gakkumdu.

Ia berharap penegakan hukum pada Pilkada 2020 dapat berjalan dengan baik melalui kerja sama antar 3 lembaga.

"Saya secara pribadi memberikan dukungan yang tanpa payung cadangan. Bapak Ketua Bawaslu, saya kira bukan kali ini kita bekerja sama dan saya menunjukkan betul komitmen bahwa Polri betul-betul siap memberikan bantuan," kata Idham.

Baca juga: Soal Kampanye Pilkada, Mendagri: Yang Tegas-tegas Saja Pak, Diskualifikasi kalau Perlu

Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan telah dimulai pada 15 Juni 2020.