Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BMKG: 64 Persen Wilayah Indonesia Sudah Masuk Musim Kemarau

Kompas.com - 19/07/2020, 18:25 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Indra Gustari mengatakan, sebagian besar wilayah di Indonesia saat ini sudah memasuki musim kemarau.

Berdasarkan evaluasi hingga akhir Juni lalu, kata dia, ada 64 persen wilayah Indonesia yang memasuki musim kemarau.

"Sampai akhir Juni, kami evaluasi sudah 64 persen wilayah kita memasuki musim kemarau," ujar Indra dalam konferensi pers di BNPB, Minggu (19/7/2020).

Baca juga: BMKG Sebut Curah Hujan Tinggi Jadi Penyebab Banjir Bandang Luwu Utara

Sementara itu, 35 persen wilayah Indonesia masih mengalami musim hujan.

Daerah-daerah tersebut masih berpotensi memiliki curah hujan yang tinggi.

Salah satunya, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Banjir bandang akibat curah hujan tinggi terjadi di sana pada 13 Juli lalu.

Indra menjelaskan, perbedaan musim disebabkan wilayah Indonesia memiliki pola cuaca dan iklim yang tidak seragam.

Baca juga: Musim Kemarau, Kekeringan Kembali Landa Gunungkidul

Sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya bagian selatan ekuator, berada pada periode musim kemarau. 

Wilayah tersebut antara lain Jawa-Bali-Nusa Tenggara, yang dalam 21-30 hari ini tidak mengalami hujan.

"Walaupun musim kemarau, tidak semua daerah Indonesia berada pada periode kemarau, begitu pun musim hujan," kata dia.

Sementara itu, iklim di daerah sekitar Maluku dan Papua bagian barat berbanding terbalik dengan iklim di Jawa atau Sumatera bagian Selatan.

Baca juga: BMKG Sebut Puncak Musim Kemarau Akan Terjadi pada Agustus

Ketika Jawa mengalami puncak kemarau pada Juni-Agustus, maka daerah Maluku-Papua Barat menghadapi periode puncak musim hujan.

"Prospek ke depan, ada daerah yang perlu waspada curah hujan rendah atau kemarau dan curah hujan tinggi," tutur Indra.

Jawa Barat hingga Nusa Tenggara dan pantai barat Sumatera, lanjut Indra, memiliki curah hujan rendah.

Kemudian, Kalimantan Barat bagian utara, bagian tengah Sulawesi, hingga Papua masih memiliki curah hujan yang tinggi.

"Daerah waspada kurang air bersih berpotensi mudah terbakar lahan dan permukiman, daerah tak dapat hujan sampai 20 hari ke depan kami identifikasi ada beberapa, khususnya di selatan Jawa Barat dan NTT yang sudah 70 hari tak ada hujan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com