Masuk Musim Kemarau, Masyarakat Diminta Waspadai Ketersediaan Air

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta masyarakat mewaspadai ketersediaan air di tengah pandemi Covid-19.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan mengatakan, sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim kemarau pada Mei hingga puncaknya pada Agustus mendatang.

Baca juga: Jelang Akhir PSBB Jilid 3 Jakarta, Ada 998 Pasien Positif Covid-19 di Jakut

Padahal, pada masa pandemi Covid-19, kebutuhan air sangat penting mengingat panduan kesehatan yang mensyaratkan setiap individu untuk mencuci tangan dengan sabun.

“Mohon kerja sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan upaya-upaya antisipatif dalam menghadapi ancaman bahaya kekeringan dan asap akibat kebakaran hutan dan lahan,” tulis Lilik dalam surat kepada BPBD pada 27 Mei 2020 lalu, dikutip dari siaran pers, Selasa (2/6/2020).

Tidak hanya sebagai media penting untuk mematikan virus corona penyebab Covid-19, kata dia, air juga sangat dibutuhkan untuk kehidupan masyarakat sehari-hari.

Lilik pun meminta agar pemerintah daerah melakukan langkah-langkah penguatan kesiapsiagaan.

Langkah-langkah itu di antaranya menyiapkan logistik dan peralatan, seperti tangki air bersih, pompa air di tiap kecamatan, utamanya di wilayah terdampak kekeringan.

"Upaya preventif lainnya, pemerintah daerah harus melakukan kampanye hemat air dengan memanen air hujan dan memanfaatkan air limbah rumah tangga yang relatif bersih untuk dapat digunakan kembali," kata dia.

Selain itu, ia meminta koordinasi banyak pihak dalam menyiapkan alternatif kebijakan pemenuhan kebutuhan air di masyarakat, di antaranya melalui penyiapan sumur bor dan pengaturan distribusi air.

Baca juga: Jelang Puncak Kemarau, Kemenkes Ingatkan Karhutla Bisa Perburuk Pasien Covid-19

BNPB mengidentifikasi wilayah administrasi di tingkat kabupaten dan kota yang rawan bencana kekeringan pada puncak musim kemarau Agustus 2020.

Identifikasi tersebut merujuk pada intensitas curah hujan kurang dari 100 mm, berdasarkan indeks risiko bencana Indonesia (IRBI).

Hasilnya, terdapat 189 wilayah di 15 provinsi yang memiliki tingkat risiko dengan kategori sedang hingga tinggi, 162 kabupaten dan kota yang dengan kategori tinggi, dan sisanya kategori sedang.