Mahfud MD Serahkan 12 Calon Anggota Kompolnas ke Presiden, Berikut Nama-namanya...

Kompas.com - 17/07/2020, 20:10 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (tengah) memimpin rapat bersama para menteri koordinator, KPK, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Kapolri Jenderal Pol Idham Azis di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (29/6/2020). Humas Kemenko PolhukamMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (tengah) memimpin rapat bersama para menteri koordinator, KPK, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Kapolri Jenderal Pol Idham Azis di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (29/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD akan menyerahkan 12 nama calon anggota Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas) ke Presiden Joko Widodo.

"Mereka ini sudah melalui lima jenis seleksi, administrasi, tertulis, assesment, kesehatan, wawancara, sehingga nanti diharapkan bisa membantu Presiden melalui Menko Polhukam untuk mempercepat dan memperbaiki lagi kinerja kepolisian," kata Mahfud, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (17/7/2020), seperti dikutip dalam siaran persnya.

Dua belas calon tersebut terdiri dari unsur kepolisian dan tokoh masyarakat.

Baca juga: Kompolnas Belum Lihat Keterlibatan Atasan Pejabat Polri yang Diduga Bantu Djoko Tjandra

Menurut Mahfud, Kompolnas ini bisa membantu pemerintah dalam mempercepat dan memperbaiki kinerja kepolisian.

Mahfud mengatakan, pergantian komisioner Kompolnas seharusnya sudah dilakukan pergantian sejak Mei lalu, namun tertunda karena Covid-19.

"Tapi karena ada pandemik jadi agak ditunda sedikit, meskipun sebenarnya sudah disiapkan jauh sebelum pandemik, bahkan anggota Kompolnas yang lama juga sudah menghadap Presiden untuk memberikan laporan akhir tugas," kata Mahfud.

Calon anggota Kompolnas yang berasal dari unsur Kepolisian yakni Benny Mamoto, Eko Hadi Sutedjo, Pudji Hartanto Iskandar, Supardi Hamid, Albertus Wahyurudhanto, Arief Wicaksono Sudi Utomo.

Sementara itu, calon dari unsur masyarakat yaitu Sri Nurherawati, Yosep Adi Prasetyo, Yusuf, Junaedi Saibih, Muhammad Dawam, dan Poengky Indarti.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan, pemilihan calon anggota Kompolnas dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Baca juga: HUT Bhayangkara, Ini 2 Apresiasi Komisioner Kompolnas untuk Polri

Pemerintah telah membentuk tim seleksi untuk itu.

"Tim seleksi ini orang-orang yang kredibel semua, kami percaya mereka menyeleksi dengan baik dan obyektif," ujar dia. 

Tim penyeleksi tersebut diketuai oleh Suparman Marzuki, Komjen Pol Moechgiyarto (Wakil Ketua), Titik Haryati (Anggota), Irjen Pol Carlo Tewu (Anggota), Prof Dr Eddy OS Hiariej (anggota), Prof Dr Muhammad Mustofa (Anggota), Prof Dr Drs Khasan Effendy (Anggota), Irjen Pol Purn Ronny Lihawa, Irjen Pol (Purn) Ansyaad Mbai (Anggota).

Dari dua belas nama calon Kompolnas yang diajukan ke Presiden, nantinya dipilih tiga orang dari unsur Kepolisian dan 3 orang dari tokoh masyrakat sebagai Anggota Komisi Kepolisian Nasional periode 2020-2024.



Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nobar Film G30S/PKI, Polisi Tegaskan Tak Keluarkan Izin Keramaian

Nobar Film G30S/PKI, Polisi Tegaskan Tak Keluarkan Izin Keramaian

Nasional
Satgas Covid-19 Kembangkan Masker Khusus untuk Daerah Zona Merah

Satgas Covid-19 Kembangkan Masker Khusus untuk Daerah Zona Merah

Nasional
Ketua Satgas Covid-19: Harusnya Kita Bisa Periksa 38.000 Orang Per Hari

Ketua Satgas Covid-19: Harusnya Kita Bisa Periksa 38.000 Orang Per Hari

Nasional
KPU: Calon Kepala Daerah Harus Mundur dari DPR/DPD/DPRD

KPU: Calon Kepala Daerah Harus Mundur dari DPR/DPD/DPRD

Nasional
Peneliti LIPI: Kasus Pendeta Yeremia Tak Bisa Diselesaikan dengan Santunan

Peneliti LIPI: Kasus Pendeta Yeremia Tak Bisa Diselesaikan dengan Santunan

Nasional
10 Strategi Pemerintah Tekan Angka Kematian Covid-19

10 Strategi Pemerintah Tekan Angka Kematian Covid-19

Nasional
Satgas: Kalau Kita Sendirian yang Patuh Protokol Kesehatan, Percuma...

Satgas: Kalau Kita Sendirian yang Patuh Protokol Kesehatan, Percuma...

Nasional
Akhiri Konflik Papua, Pemerintah Diminta Buka Dialog dan Rekonsiliasi

Akhiri Konflik Papua, Pemerintah Diminta Buka Dialog dan Rekonsiliasi

Nasional
102 Juta Orang akan Disuntik Vaksin Covid-19 Sepanjang 2021, Siapa Saja?

102 Juta Orang akan Disuntik Vaksin Covid-19 Sepanjang 2021, Siapa Saja?

Nasional
Satgas: Tersisa 3.750 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Jakarta

Satgas: Tersisa 3.750 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Jakarta

Nasional
Doni Monardo Sebut Sekitar 45 Juta Warga Indonesia Yakin Tak Akan Tertular Covid-19

Doni Monardo Sebut Sekitar 45 Juta Warga Indonesia Yakin Tak Akan Tertular Covid-19

Nasional
Ketua Baleg: Rapat Panja Rampung, RUU Cipta Kerja Masuk ke Tahap Tiga

Ketua Baleg: Rapat Panja Rampung, RUU Cipta Kerja Masuk ke Tahap Tiga

Nasional
Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Djoko Tjandra dkk Ditahan di Rutan Cipinang

Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Djoko Tjandra dkk Ditahan di Rutan Cipinang

Nasional
Pakar Hukum: Presiden Dapat Tunda Pilkada Tanpa Libatkan DPR dan KPU

Pakar Hukum: Presiden Dapat Tunda Pilkada Tanpa Libatkan DPR dan KPU

Nasional
LIPI Minta Pemerintah Hati-hati Usut Kasus Pembunuhan Pendeta di Papua

LIPI Minta Pemerintah Hati-hati Usut Kasus Pembunuhan Pendeta di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X