Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta Tiap Daerah Punya Mesin PCR untuk Periksa Covid-19

Kompas.com - 17/07/2020, 19:58 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta setiap kabupaten dan kota memiliki setidaknya satu mesin polymerase reaction chain (PCR) untuk pemeriksaan spesimen Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat melakukan kunjungan kerja ke Madiun, Jawa Timur, Jumat (17/7/2020).

Ia meminta pengadaan tersebut diusulkan oleh bupati dan wali kota Madiun kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional.

"Saya sudah minta ke ak wali kota dan pak bupati untuk mempelajari kemungkinan pengadaan PCR, mesin PCR di masing-masing rumah sakit. Paling tidak di kabupaten atau kota punya satu," ujar Muhadjir usai bertemu Bupati Madiun Ahmad Dawami dan Wali Kota Madiun Maidi, di Kantor Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat (17/7/2020), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Muhadjir: Persoalannya Bukan Lagi Tak Ada APD, tetapi Kepatuhan Tenaga Kesehatan

Sementara itu, untuk pengadaan kebutuhan operasional seperti PCR kit, reagen ekstraksi, dan lainnya, Muhadjir mengatakan, hal tersebut bisa diserahkan kepada masing-masing pemerintah kabupaten dan kota.

Mereka bisa melakukan pengadaan dengan anggaran Covid-19 yang sudah dimiliki oleh masing-masing daerah.

"Ini harus dilakukan untuk mempercepat kepastian status pasien apakah dalam keadaan suspek atau terkonfirmasi positif Covid-19," kata dia.

Ini penting dilakukan karena banyak kasus pasien meninggal dunia tetapi tidak diketahui statusnya, apakah positif atau negatif Covid-19.

Dengan demikian, untuk mengurangi kasus seperti itu, ketersediaan mesin PCR sangat dibutuhkan setiap daerah.

Baca juga: Anies Klaim Jumlah Tes PCR di Jakarta 3,6 Kali Lipat dari Standar WHO

Selain itu, spesimen yang diperiksa tidak perlu dikirim jauh ke luar kota untuk mendapatkan hasilnya.

"Jadi paling tidak mereka harus segera diketahui statusnya. Targetnya maksimum dua hari sudah bisa diketahui," kata dia.

Muhadjir juga meminta pemerintah kabupaten kota menyediakan ruangan khusus dengan tingkat keamanan tinggi untuk tempat mesin PCR, termasuk tempat pemeriksaan spesimen, baik disediakan di penyediaan RSUD kabupaten/kota maupun rumah sakit swasta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com