Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta Tiap Daerah Punya Mesin PCR untuk Periksa Covid-19

Kompas.com - 17/07/2020, 19:58 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta setiap kabupaten dan kota memiliki setidaknya satu mesin polymerase reaction chain (PCR) untuk pemeriksaan spesimen Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat melakukan kunjungan kerja ke Madiun, Jawa Timur, Jumat (17/7/2020).

Ia meminta pengadaan tersebut diusulkan oleh bupati dan wali kota Madiun kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional.

"Saya sudah minta ke ak wali kota dan pak bupati untuk mempelajari kemungkinan pengadaan PCR, mesin PCR di masing-masing rumah sakit. Paling tidak di kabupaten atau kota punya satu," ujar Muhadjir usai bertemu Bupati Madiun Ahmad Dawami dan Wali Kota Madiun Maidi, di Kantor Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat (17/7/2020), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Muhadjir: Persoalannya Bukan Lagi Tak Ada APD, tetapi Kepatuhan Tenaga Kesehatan

Sementara itu, untuk pengadaan kebutuhan operasional seperti PCR kit, reagen ekstraksi, dan lainnya, Muhadjir mengatakan, hal tersebut bisa diserahkan kepada masing-masing pemerintah kabupaten dan kota.

Mereka bisa melakukan pengadaan dengan anggaran Covid-19 yang sudah dimiliki oleh masing-masing daerah.

"Ini harus dilakukan untuk mempercepat kepastian status pasien apakah dalam keadaan suspek atau terkonfirmasi positif Covid-19," kata dia.

Ini penting dilakukan karena banyak kasus pasien meninggal dunia tetapi tidak diketahui statusnya, apakah positif atau negatif Covid-19.

Dengan demikian, untuk mengurangi kasus seperti itu, ketersediaan mesin PCR sangat dibutuhkan setiap daerah.

Baca juga: Anies Klaim Jumlah Tes PCR di Jakarta 3,6 Kali Lipat dari Standar WHO

Selain itu, spesimen yang diperiksa tidak perlu dikirim jauh ke luar kota untuk mendapatkan hasilnya.

"Jadi paling tidak mereka harus segera diketahui statusnya. Targetnya maksimum dua hari sudah bisa diketahui," kata dia.

Muhadjir juga meminta pemerintah kabupaten kota menyediakan ruangan khusus dengan tingkat keamanan tinggi untuk tempat mesin PCR, termasuk tempat pemeriksaan spesimen, baik disediakan di penyediaan RSUD kabupaten/kota maupun rumah sakit swasta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com