Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhadjir: Persoalannya Bukan Lagi Tak Ada APD, tetapi Kepatuhan Tenaga Kesehatan

Kompas.com - 17/07/2020, 12:18 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta para dokter dan tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 untuk lebih patuh menggunakan alat pelindung diri (APD).

Menurut Muhadjir, banyaknya kasus kematian tenaga kesehatan akibat Covid-19 disebabkan mereka kurang patuh dalam mengenakan APD sesuai standar operasioal prosedur (SOP).

Padahal, para tenaga kesehatan itu merupakan orang yang memiliki kontak dekat dengan pasien, bahkan dengan pengunjung fasilitas kesehatan yang tidak diketahui telah terpapar Covid-19 atau belum.

"Persoalannya saat ini bukan lagi tidak ada APD, tapi kepatuhan dokter dan tenaga kesehatan untuk menggunakan APD secara optimal sesuai standar," ujar Muhadjir saat memimpin Rapat Koordinasi bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Surabaya, Jawa Timur kemarin, dikutip dari siaran pers, Jumat (17/7/2020).

Baca juga: Tahapan Coklit Jelang Pilkada Tangsel, Petugas Dites Covid-19 hingga Wajib Ber-APD

Ia mengatakan, hal tersebut harus diperhatikan betul-betul supaya tenaga kesehatan tidak lagi menjadi korban virus SARS-CoV-2 itu, terutama di Jawa Timur.

Angka kematian atau fatalitas akibat Covid-19 di Jawa Timur merupakan yang tertinggi secara nasional.

Kasus kematian tersebut umumnya didominasi oleh tiga kelompok rentan, yaitu tenaga kesehatan, masyarakat penderita komorbid, dan lanjut usia.

"Kita tidak bisa mengatasi Covid-19 ini sendiri, tetapi harus melibatkan semua pihak. Oleh karena itu, IDI agar bisa memberikan advokasi besar-besaran terutama untuk melindungi mereka yang rentan," kata Muhadjir.

Ia mengatakan, selain tenaga kesehatan, tingginya fatalitas penderita penyakit dengan komorbid seperti hipertensi, jantung, dan diabetes pun harus diwaspadai.

Baca juga: Petugas PPDP di Sulut Wajib Pakai APD dan Ikut Rapid Test Sebelum Coklit

Sosialisasi kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan demi menjaga mereka yang rentan termasuk para lansia agar tidak terpapar.

Sebab, kata dia, kepatuhan dan pendisiplinan masyarakat menjadi kunci dalam penanganan Covid-19.

"Di Jawa Timur ini saya rasa masih bisa ditingkatkan keterlibatan dokter untuk ikut menyosialisasikan kepada masyarakat," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com