Teka-teki Djoko Tjandra dan Keterlibatan Brigjen Prasetyo Utomo si Pejabat Bareskrim

Perintah Kabareskrim

Atas pernyataan IPW tersebut, Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengaku sudah meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk mengusut oknum yang terlibat.

"Saya sudah meminta agar info terkait surat jalan tersebut, agar didalami Div Propam Polri dan usut tuntas siapa pun yang terlibat,” kata Listyo ketika dihubungi Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Kapolri Copot Kepala Biro di Bareskrim yang Membuat Surat Jalan Djoko Tjandra

Ia juga memastikan akan menindak tegas oknum di Bareskrim yang terbukti terlibat dengan surat tersebut.

Listyo mengklaim Bareskrim sedang berbenah untuk memberi pelayanan yang lebih profesional dan menjadi penegak hukum yang dipercaya masyarakat.

Ia bahkan mempersilakan anggota yang tidak dapat menjalankan komitmen tersebut untuk mundur.

Surat Jalan Diakui Polri

Pada Rabu siang, Divisi Humas Polri menggelar konferensi pers membahas surat jalan tersebut.

Polri mengakui surat jalan untuk Djoko Tjandra itu diterbitkan oleh salah satu pejabatnya dengan posisi kepala biro.

“Bahwa surat jalan tersebut yang ditandatangani oleh salah satu biro di Bareskrim Polri,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Rabu.

Baca juga: Propam Polri Periksa Personel Divhubinter Terkait Red Notice Djoko Tjandra

Kepala biro tersebut atau Prasetyo pun diperiksa oleh Divisi Propam Polri. Pada saat itu Argo memastikan, apabila terbukti melakukan pelanggaran, Prasetyo akan dicopot dari jabatannya.

Prasetyo Dicopot

Beberapa jam setelahnya, pada Rabu sore, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mencopot Prasetyo dari jabatannya dalam rangka pemeriksaan.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 tertanggal 15 Juli 2020.

Dalam surat itu, Prasetyo dimutasi sebagai perwira tinggi (pati) Yanma Mabes Polri.