Kamis Ini, Buruh dan Mahasiswa 'Geruduk' DPR Tolak RUU Cipta Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah elemen masyarakat sipil akan mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020) ini.

Elemen buruh, mahasiswa dan lainnya akan mendesak DPR RI untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dinilai cacat prosedur dan bermasalah dalam hal substansi.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan, aksi unjuk rasa tak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Batam.

Ia juga memastikan, aksi unjuk rasa tersebut tetap akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

"Aksi damai ini merupakan peringatan bagi pemerintah dan wakil rakyat agar mendengar dan melihat penderitaan rakyat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan jadi korban pembiaran perampasan tanah di mana-mana," kata Nining dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (15/7/2020).

Baca juga: Survei: 52 Persen Masyarakat Dukung Pengesahan RUU Cipta Kerja

"Kami ingin pemerintah fokus atasi Covid-19 dan memastikan perlindungan kesejahteraan, menegakkan keadilan serta menghormati demokrasi," sambung dia.

Nining mengingatkan agar aparat tidak berlaku represif dan menghadang massa yang akan ikut aksi unjuk rasa.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Damar Panca meminta seluruh gerakan rakyat lintas sektor turut terlibat dalam aksi serentak ini, termasuk kepada kelompok serikat buruh yang bergabung dalam Tim Teknis Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Tim teknis hanya legitimasi pemerintah untuk memuluskan Omnibus Law. Buktinya, ada serikat buruh yang sadar, kembali ke jalan yang benar dan mundur dari tim teknis. Kami berharap kita dapat bertemu di lapangan karena kita memiliki musuh yang sama," kata Damar.

Baca juga: Keluar dari Tim Teknis Omnibus Law Cipta Kerja, KSPI Ancam Demo Besar

Dalam keterangan tertulis yang sama, Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) Ellena Ekarahendy menilai, Teori Trickle-down tidak bekerja.

Terlebih data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ternyata menunjukkan peningkatan investasi berbanding justru terbalik dengan penurunan penyerapan kerja.

"Kita saksikan pemerintah bersekongkol dengan oligarki melalui sertifikat untuk menjarah sumber daya alam dan mengobral hidup pekerja serta anak muda yang sering disebut sebagai bonus demografi. Omnibus Law bukan jawaban krisis akibat pandemi namun justru akan memperparah krisis,” kata Ellena.

Aksi unjuk rasa ini disebut mendapat dukungan dari Persekutuan Gereja Indonesia (PGI).

PGI menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja sebagai instrumen imperialis dan neokolonialis dalam menaklukan sumber daya alam, tanah air, dan manusia Indonesia.

Baca juga: Baleg Sayangkan Kelompok Buruh Keluar dari Tim Teknis RUU Cipta Kerja

Oleh karenanya, untuk menggagalkan RUU tersebut, asosiasi pendeta seluruh Indonesia saat ini sedang menggalang penolakan terhadap aturan ini di daerah-daerah.

"Yang bisa mensejahterakan Indonesia adalah rakyatnya sendiri. Investor adalah pembantu yang harus kita kontrol. Tapi Omnibus Law RUU 'Cilaka' ini membuat kita dikontrol investasi dan modal asing. Ide tentang Indonesia sebagai rumah bersama akan kacau dan jadi impian kosong," kata Koordinator Komisi Hukum PGI Jhonny Simanjuntak.

Aksi unjuk rasa ini tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) yang terdiri dari KASBI, KPBI, Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), SINDIKASI, dan Solidaritas Pekerja Viva (SPV).

Kemudian, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), dan Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia, LBH Jakarta, AEER, KPA, GMNI UKI, Aksi Kaum Muda Indonesia (AKMI), Federasi Pelajar Indonesia (Fijar), LMND DN, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jentera, dan lainnya.