BRG, Setelah Dibentuk, Kini Mau Dibubarkan Jokowi...

Kompas.com - 15/07/2020, 11:12 WIB
Relawan pemadam kebakaran berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (21/10/2019). Akibat curah hujan yang masih rendah, Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Kalsel. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc. ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA SRelawan pemadam kebakaran berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (21/10/2019). Akibat curah hujan yang masih rendah, Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Kalsel. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, lembaga yang hendak dibubarkan Presiden Joko Widodo merupakan lembaga yang pembentukannya melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

Namun, terkait lembaga mana saja yang akan dibubarkan, hingga kini masih terus ditelaah.

"Agar kita betul-betul menuju ke sebuah efisiensi. Agar tidak gede (besar) banget hingga akhirnya fungsinya tidak begitu optimal," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa, (14/7/2020), seperti dikutip Tribunnews.com.

Kendati demikian, Moeldoko telah mengungkap tiga lembaga yang kemungkinan akan dibubarkan. Salah satunya yaitu Badan Restorasi Gambut ( BRG).

BRG dibentuk Jokowi berdasarkan Perpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang BRG.

Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Kaji Matang Pembubaran 18 Lembaga, Harus Ada Solusi bagi Pegawai

Dilansir dari laman resmi mereka, pembentukan BRG bertujuan untuk memulihkan fungsi ekosistem gambut guna mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan serta dampak asap.

Salah satu tugas BRG yaitu memfasilitasi dan mengoordinasikan restorasi ekosistem gambut seluas dua juta hektar.

Ada tiga sasaran restorasi yang dilakukan BRG, yaitu pemulihan hidrologi, vegetasi, dan daya dukung sosial ekonomi ekosistem gambut yang terdegradasi.

Kemudian, perlindungan ekosistem gambut bagi penyangga kehidupan, serta penataan ulang pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan.

Baca juga: Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirikan Jokowi Selama Menjabat

Pengelolaan ekosistem gambut dinilai memiliki manfaat yang besar, mulai dari ekonomi, sosial, hingga ekologi.

Sejak dibentuk hingga tahun ini, kebutuhan pendanaan program koordinasi dan fasilitasi restorasi ekosistem gambut di tujuh provinsi mencapai Rp 10,59 triliun.

Adapun kebutuhan belanja aparatur selama tahun 2016-2020 diproyeksikan sebesar Rp 298 miliar. Dengan demikian, total kebutuhan pendanaan pelaksanaan program restorasi gambut dalam kurun 2016-2020 sebesar Rp 10,93 triliun.

Baca juga: Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X