Kompas.com - 15/07/2020, 11:12 WIB
Relawan pemadam kebakaran berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (21/10/2019). Akibat curah hujan yang masih rendah, Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Kalsel. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc. ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA SRelawan pemadam kebakaran berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (21/10/2019). Akibat curah hujan yang masih rendah, Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Kalsel. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, lembaga yang hendak dibubarkan Presiden Joko Widodo merupakan lembaga yang pembentukannya melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

Namun, terkait lembaga mana saja yang akan dibubarkan, hingga kini masih terus ditelaah.

"Agar kita betul-betul menuju ke sebuah efisiensi. Agar tidak gede (besar) banget hingga akhirnya fungsinya tidak begitu optimal," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa, (14/7/2020), seperti dikutip Tribunnews.com.

Kendati demikian, Moeldoko telah mengungkap tiga lembaga yang kemungkinan akan dibubarkan. Salah satunya yaitu Badan Restorasi Gambut (BRG).

BRG dibentuk Jokowi berdasarkan Perpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang BRG.

Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Kaji Matang Pembubaran 18 Lembaga, Harus Ada Solusi bagi Pegawai

Dilansir dari laman resmi mereka, pembentukan BRG bertujuan untuk memulihkan fungsi ekosistem gambut guna mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan serta dampak asap.

Salah satu tugas BRG yaitu memfasilitasi dan mengoordinasikan restorasi ekosistem gambut seluas dua juta hektar.

Ada tiga sasaran restorasi yang dilakukan BRG, yaitu pemulihan hidrologi, vegetasi, dan daya dukung sosial ekonomi ekosistem gambut yang terdegradasi.

Kemudian, perlindungan ekosistem gambut bagi penyangga kehidupan, serta penataan ulang pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan.

Baca juga: Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirikan Jokowi Selama Menjabat

Pengelolaan ekosistem gambut dinilai memiliki manfaat yang besar, mulai dari ekonomi, sosial, hingga ekologi.

Sejak dibentuk hingga tahun ini, kebutuhan pendanaan program koordinasi dan fasilitasi restorasi ekosistem gambut di tujuh provinsi mencapai Rp 10,59 triliun.

Adapun kebutuhan belanja aparatur selama tahun 2016-2020 diproyeksikan sebesar Rp 298 miliar. Dengan demikian, total kebutuhan pendanaan pelaksanaan program restorasi gambut dalam kurun 2016-2020 sebesar Rp 10,93 triliun.

Baca juga: Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Vaksin dan Puasa Punya Manfaat Sama, Jangan Takut

Kemenkes: Vaksin dan Puasa Punya Manfaat Sama, Jangan Takut

Nasional
Cerita Hamka Jadi Imam Shalat Jenazah Bung Karno yang Pernah Memenjarakannya...

Cerita Hamka Jadi Imam Shalat Jenazah Bung Karno yang Pernah Memenjarakannya...

Nasional
KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

Nasional
KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

Nasional
Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Nasional
Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Nasional
Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Nasional
Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Nasional
Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Nasional
Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Nasional
Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Nasional
Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Nasional
Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X