Ketua MPR Minta Pemerintah Kaji Matang Pembubaran 18 Lembaga, Harus Ada Solusi bagi Pegawai

Kompas.com - 15/07/2020, 10:57 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) memberikan sambutan saat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu-isu kebangsaan. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYKetua MPR Bambang Soesatyo (tengah) memberikan sambutan saat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu-isu kebangsaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengkaji secara matang rencana pembubaran 18 lembaga yang disebutkan bakal dilakukan dalam waktu dekat.

Bambang mengatakan, pemerintah harus memberikan solusi bagi seluruh pegawai yang bekerja di 18 lembaga tersebut.

"Pemerintah memberikan solusi penyelamatan yang baik terhadap seluruh pegawai yang bekerja di 18 lembaga tersebut agar tidak kehilangan mata pencaharian, terlebih lagi di tengah situasi pandemi Covid-19 cukup sulit untuk mencari pekerjaan baru," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2020).

Ia menyatakan, risiko perlawanan terhadap keputusan pembubaran 18 lembaga itu harus diminimalisasi.

Baca juga: Kata Moeldoko, Ini Alasan Presiden Bakal Bubarkan 18 Lembaga Negara

Selain itu, Bambang mengingatkan agar tujuan pembubaran 18 lembaga demi efisiensi anggaran itu dapat dilaksanakan secara optimal dengan mengalokasikannya ke kementerian/lembaga lain yang membutuhkan.

"Pembubaran 18 lembaga tersebut dilakukan untuk efisiensi anggaran, dan anggaran yang semula diperuntukkan bagi 18 lembaga negara itu dapat dialokasikan ke kementerian/lembaga lain yang membutuhkan untuk hasil kerja lebih optimal," ujarnya.

Di saat bersamaan, Bambang mendorong agar seluruh kementerian/lembaa yang ada saat ini meningkatkan kinerja masing-masing.

"Seluruh kementerian/lembaga yang ada saat ini dapat meningkatkan kinerja di masing-masing instansi, guna mencapai target pembangunan yang sudah ditetapkan," kata Bambang.

Baca juga: Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, rencana pembubaran 18 lembaga yang sebelumnya disebutkan oleh Presiden Joko Widodo akan dilakukan secara bertahap.

"Bertahap dari 18 lembaga/badan/komisi. Karena ada yang (dibentuk berdasarkan) perpres/PP (itu) bisa langsung dicabut. Dan ada yang (dibentuk berdasarkan) UU," kata Tjahjo kepada Kompas.com, Selasa (14/7/2020).

Sementara, untuk lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat UU, maka pemerintah perlu mengajukan revisi terlebih dahulu kepada DPR sebelum membubarkannya.

"Sedang kami susun untuk kami ajukan ke Sekneg dasar-dasar pertimbangannya," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Tenaga Medis Ikut Program 'Swab Test' Gratis

Satgas Covid-19 Minta Tenaga Medis Ikut Program "Swab Test" Gratis

Nasional
Satgas Sebut Belum Ada Perubahan Penulisan Angka Kematian akibat Covid-19

Satgas Sebut Belum Ada Perubahan Penulisan Angka Kematian akibat Covid-19

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat 8,4 Persen dalam Sepekan

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat 8,4 Persen dalam Sepekan

Nasional
Kejagung Kembali Periksa Rahmat, Penghubung Pinangki dan Djoko Tjandra

Kejagung Kembali Periksa Rahmat, Penghubung Pinangki dan Djoko Tjandra

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Sedang Kerja Keras Hadirkan Vaksin Covid-19

Menko PMK: Pemerintah Sedang Kerja Keras Hadirkan Vaksin Covid-19

Nasional
KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Nasional
Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Nasional
Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Nasional
Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Nasional
BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

Nasional
50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X