Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Bukan Kapoksi Kemenhan

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, proyek lumbung pangan nasional bukan merupakan tugas pokok dan fungsi (Kapoksi) Kementerian Pertahanan.

"Program food estate tersebut bukan tupoksi nya Kementerian Pertahanan," kata Syarief dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2020).

Syarief mengatakan, akan lebih baik proyek food estate itu dipimpin Kementerian Pertanian karena menjadi lembaga paling dekat dengan program pangan.

"Bekerja sama dan koordinasi memang sah-sah saja, akan tetapi pemerintah harus menempatkan kelembagaan sesuai tugas utamanya," ucapnya.

Baca juga: Jubir Sebut Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Didasari Perspektif Pertahanan

Di sisi lain, menurut Syarief, Kemenhan memiliki tugas berat dalam menjaga dan memperkuat ketahanan nasional.

Pasalnya, perseteruan Amerika Serikat dan China semakin memanas di Laut Cina Selatan yang beririsan dengan Laut Natuna Utara.

"Selain itu, Kementerian Pertahanan harusnya fokus juga dalam mengembangkan industri pertahanan dalam negeri," ujarnya.

Dipercaya Jokowi

Kendati demikian, penunjukan Prabowo sebagai pemimpin proyek lumbung pangan nasional dianggap wajar karena Kemenhan dinilai juga bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, penunjukan Prabowo tak perlu menjadi polemik.

"Seperti disampaikan Pak Jokowi, Pak Prabowo ini Menteri Pertahanan, dalam situasi aman-aman saja, dia juga punya tanggung jawab pada ketahanan pangan, jadi bagi kita (Nasdem), itu bukan sesuatu hal yang kemudian yang dipolemikan," kata Ali saat dihubungi, Selasa (14/7/2020).

Baca juga: Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Ali berpandangan, penunjukan Prabowo tersebut karena Kementerian Pertahanan paling memungkinkan untuk berkoordinasi dengan TNI dalam membuka lahan guna pengembangan lumbung pangan tersebut.

"Pertama, membukaan lahan di Kalimantan itu adalah bukan lahan baru yang kemudian butuh pasukan, maka yang bisa menggerakkan ini Pak Prabowo, sangat bisa menggerakkan TNI untuk membuka lahan ini," ujarnya.

Selain itu, kata Ali, pengembangan lumbung pangan juga melibatkan kementrian lain seperti Kementerian Pertanian terkait persiapan teknologi pertanian, dan infrastruktur oleh Kementerian PUPR dan BUMN.