Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Kompas.com - 14/07/2020, 13:21 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan nasional dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020).  Lokasi yang pertama ditinjau untuk menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa tersebut terletak di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas. Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan nasional dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Lokasi yang pertama ditinjau untuk menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa tersebut terletak di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, penunjukan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sebagai pemimpin proyek lumbung pangan nasional adalah hal yang wajar.

"Seperti disampaikan Pak Jokowi, Pak Prabowo ini Menteri Pertahanan, dalam situasi aman-aman saja, dia juga punya tanggung jawab pada ketahanan pangan. Jadi bagi kami (Nasdem), itu bukan sesuatu hal yang kemudian yang dipolemikkan," kata Ali saat dihubungi, Selasa (14/7/2020).

Menurut Ali, penunjukan Prabowo tersebut karena Kementerian Pertahanan paling memungkinkan untuk berkoordinasi dengan TNI dalam membuka lahan guna pengembangan lumbung pangan nasional tersebut.

Baca juga: Jubir Sebut Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Didasari Perspektif Pertahanan

"Pertama membukaan lahan di Kalimantan itu adalah bukan lahan baru yang kemudian butuh pasukan, maka yang bisa menggerakkan ini Pak Prabowo, sangat bisa menggerakkan TNI untuk membuka lahan ini," ujar dia.

Dalam pengembangan lumbung pangan nasional ini, Prabowo tak bekerja sendiri, tetapi membutuhkan kementerian lainnya. Misalnya Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian dan BUMN.

"Menyangkut teknologi pertanian pasti tetap dengan Kementerian Pertanian, untuk penyiapan lahan itu butuh pasukan dan infrastruktur yang kemudian bisa dilakukan untuk menyegerakan proyek tersebut, sehingga di situ bukan hanya satu kementerian, tetapi di situ ada BUMN, PUPR," ujar dia.

Ali juga membantah penunjukan Prabowo sebagai pemimpin proyek karena Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tak memiliki kinerja yang baik.

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Ia meyakini, keputusan Kepala Negara tersebut demi kepentingan rakyat.

"Nasdem tidak melihat itu bahwa karena kementerian itu dari Nasdem, terus kemudian merasa tergantikan, tidak. Ini untuk kepentingan bangsa, Pak Jokowi melakukan itu untuk kepentingan bangsa," ucap dia.

Lebih lanjut, Ali juga menilai, kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo cukup baik karena ketersediaan pangan dalam negeri masih terpenuhi selama pandemi Covid-19.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugatan Busyro Muqoddas dkk Terkait Pilkada Disidangkan 10 Desember 2020

Gugatan Busyro Muqoddas dkk Terkait Pilkada Disidangkan 10 Desember 2020

Nasional
Papua Catat 1.755 Kasus Baru Covid-19, Satgas: Itu Akumulasi

Papua Catat 1.755 Kasus Baru Covid-19, Satgas: Itu Akumulasi

Nasional
Satgas: 24 Orang Positif Covid-19 Setelah Kontak dengan Anies dan Riza Patria

Satgas: 24 Orang Positif Covid-19 Setelah Kontak dengan Anies dan Riza Patria

Nasional
Soal 8 Sepeda yang Diamankan KPK, Edhy Prabowo: Saya Beli di Amerika, Tidak Terkait Kasus

Soal 8 Sepeda yang Diamankan KPK, Edhy Prabowo: Saya Beli di Amerika, Tidak Terkait Kasus

Nasional
Geledah 4 Lokasi, KPK Amankan Catatan Penerimaan Suap Wali Kota Cimahi

Geledah 4 Lokasi, KPK Amankan Catatan Penerimaan Suap Wali Kota Cimahi

Nasional
Bayi Lahir dengan Antibodi Covid-19, Ini Penjelasan Dokter

Bayi Lahir dengan Antibodi Covid-19, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ditahan KPK, Rizal Djalil: Tak Perlu Disesalkan, Mengalir Saja seperti Sungai Musi-Batanghari

Ditahan KPK, Rizal Djalil: Tak Perlu Disesalkan, Mengalir Saja seperti Sungai Musi-Batanghari

Nasional
Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, PKB: Pertimbangkan Suasana Kebatinan Masyarakat

Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, PKB: Pertimbangkan Suasana Kebatinan Masyarakat

Nasional
Tanggapi Kuasa Hukum Ustaz Maaher, Polri Klaim Telah Bekerja Sesuai Prosedur

Tanggapi Kuasa Hukum Ustaz Maaher, Polri Klaim Telah Bekerja Sesuai Prosedur

Nasional
Wakapolri: Siapa Pun yang Ikut Benny Wenda Kami Tindak Tegas

Wakapolri: Siapa Pun yang Ikut Benny Wenda Kami Tindak Tegas

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas Sebut Masyarakat Kian Abai Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas Sebut Masyarakat Kian Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Eks Anggota BPK Rizal Djalil Ditahan KPK Terkait Kasus Suap Proyek SPAM

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Ditahan KPK Terkait Kasus Suap Proyek SPAM

Nasional
Pesan Penyintas: Terpapar Covid-19 Sungguh Menyakitkan

Pesan Penyintas: Terpapar Covid-19 Sungguh Menyakitkan

Nasional
Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X