Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Kompas.com - 14/07/2020, 13:21 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, penunjukan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sebagai pemimpin proyek lumbung pangan nasional adalah hal yang wajar.

"Seperti disampaikan Pak Jokowi, Pak Prabowo ini Menteri Pertahanan, dalam situasi aman-aman saja, dia juga punya tanggung jawab pada ketahanan pangan. Jadi bagi kami (Nasdem), itu bukan sesuatu hal yang kemudian yang dipolemikkan," kata Ali saat dihubungi, Selasa (14/7/2020).

Menurut Ali, penunjukan Prabowo tersebut karena Kementerian Pertahanan paling memungkinkan untuk berkoordinasi dengan TNI dalam membuka lahan guna pengembangan lumbung pangan nasional tersebut.

Baca juga: Jubir Sebut Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Didasari Perspektif Pertahanan

"Pertama membukaan lahan di Kalimantan itu adalah bukan lahan baru yang kemudian butuh pasukan, maka yang bisa menggerakkan ini Pak Prabowo, sangat bisa menggerakkan TNI untuk membuka lahan ini," ujar dia.

Dalam pengembangan lumbung pangan nasional ini, Prabowo tak bekerja sendiri, tetapi membutuhkan kementerian lainnya. Misalnya Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian dan BUMN.

"Menyangkut teknologi pertanian pasti tetap dengan Kementerian Pertanian, untuk penyiapan lahan itu butuh pasukan dan infrastruktur yang kemudian bisa dilakukan untuk menyegerakan proyek tersebut, sehingga di situ bukan hanya satu kementerian, tetapi di situ ada BUMN, PUPR," ujar dia.

Ali juga membantah penunjukan Prabowo sebagai pemimpin proyek karena Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tak memiliki kinerja yang baik.

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Ia meyakini, keputusan Kepala Negara tersebut demi kepentingan rakyat.

"Nasdem tidak melihat itu bahwa karena kementerian itu dari Nasdem, terus kemudian merasa tergantikan, tidak. Ini untuk kepentingan bangsa, Pak Jokowi melakukan itu untuk kepentingan bangsa," ucap dia.

Lebih lanjut, Ali juga menilai, kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo cukup baik karena ketersediaan pangan dalam negeri masih terpenuhi selama pandemi Covid-19.

"Kalau ukuran kerja, Kementan baik dan tidak baik itu kan ada di ketersediaan pangan dalam negeri, cukup enggak? Ini kan cukup, hanya itu indikator untuk mengatakan Kementan itu buruk dan baik," pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjadi leading sector pengembangan lumbung pangan nasional.

Baca juga: Jokowi Tunjuk Prabowo jadi Leading Sector Lumbung Pangan Nasional

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi setelah meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah bersama Prabowo, Kamis (9/7/2020).

"Karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, ing sector-nya akan kita berikan ke Pak Menhan," kata Jokowi seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Kamis malam.

Kepala Negara menyebut, Prabowo selaku leading sector akan didukung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com