Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Jokowi mengumumkan hal tersebut usai meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah, pada Kamis (9/7/2020).

"Karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, leading sector-nya akan kita berikan ke Pak Menhan," kata Jokowi seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Kamis malam.

Untuk diketahui, ada dua lahan yang menjadi pengembangan lumbung pangan nasional ini.

Pertama, di Kabupaten Kapuas yang direncanakan menempati lahan potensial seluas 20.704 hektar. Dari jumlah tersebut, lahan yang telah fungsional mencapai 5.840 hektar.

Kedua, di Kabupaten Pulang Pisau seluas 10.000 hektare lahan potensial.

Dalam proyek ini, Prabowo tak sendirian, ia akan dibantu Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, penunjukan Prabowo menimbulkan pro dan kontra, karena banyak yang beranggapan posisi leading sector lebih tepat dipercayakan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo agar proyek ini lebih efektif.

Efektif dikerjakan Kementan

Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan menilai, secara infrastruktur dan birokrasi akan lebih efektif dipimpin Kementan.

"Baiknya tugas ini memang dilimpahkan ke kementerian pertanian karena infrastruktur dan birokrasi terkait adanya disana, sehingga lebih efektif tidak muter-muter lagi," kata Daniel saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/7/2020).

Kendati demikian, Daniel menghormati keputusan presiden yang telah menunjuk Prabowo untuk memimpin proyek ini.

Menurut Daniel, tugas tersebut sekaligus untuk menguji kinerja Ketua Umum Partai Gerindra yang sering membicarakan kedaulatan pangan.

Ia berharap, proyek lumbung pangan nasional ini dapat membuahkan hasil yang baik.

"Mungkin ini tugas khusus yang diberikan sambil menguji kinerja Pak Prabowo mengingat pak Prabowo senantiasa berbicara mengenai kedaulatan pangan," ujarnya.

Bukan Kapoksi Kemenhan

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, proyek lumbung pangan nasional bukan merupakan tugas pokok dan fungsi (Kapoksi) Kementerian Pertahanan.

"Program food estate tersebut bukan tupoksi nya Kementerian Pertahanan," kata Syarief dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2020).

Syarief mengatakan, akan lebih baik proyek food estate itu dipimpin Kementerian Pertanian karena menjadi lembaga paling dekat dengan program pangan.

"Bekerja sama dan koordinasi memang sah-sah saja, akan tetapi pemerintah harus menempatkan kelembagaan sesuai tugas utamanya," ucapnya.

Di sisi lain, menurut Syarief, Kemenhan memiliki tugas berat dalam menjaga dan memperkuat ketahanan nasional.

Pasalnya, perseteruan Amerika Serikat dan China semakin memanas di Laut Cina Selatan yang beririsan dengan Laut Natuna Utara.

"Selain itu, Kementerian Pertahanan harusnya fokus juga dalam mengembangkan industri pertahanan dalam negeri," ujarnya.

Dipercaya Jokowi

Kendati demikian, penunjukan Prabowo sebagai pemimpin proyek lumbung pangan nasional dianggap wajar karena Kemenhan dinilai juga bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, penunjukan Prabowo tak perlu menjadi polemik.

"Seperti disampaikan Pak Jokowi, Pak Prabowo ini Menteri Pertahanan, dalam situasi aman-aman saja, dia juga punya tanggung jawab pada ketahanan pangan, jadi bagi kita (Nasdem), itu bukan sesuatu hal yang kemudian yang dipolemikan," kata Ali saat dihubungi, Selasa (14/7/2020).

Ali berpandangan, penunjukan Prabowo tersebut karena Kementerian Pertahanan paling memungkinkan untuk berkoordinasi dengan TNI dalam membuka lahan guna pengembangan lumbung pangan tersebut.

"Pertama, membukaan lahan di Kalimantan itu adalah bukan lahan baru yang kemudian butuh pasukan, maka yang bisa menggerakkan ini Pak Prabowo, sangat bisa menggerakkan TNI untuk membuka lahan ini," ujarnya.

Selain itu, kata Ali, pengembangan lumbung pangan juga melibatkan kementrian lain seperti Kementerian Pertanian terkait persiapan teknologi pertanian, dan infrastruktur oleh Kementerian PUPR dan BUMN.

Lebih lanjut, Ali membantah penunjukan Prabowo sebagai pemimpin proyek karena kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo kurang baik.

"Nasdem tidak melihat itu bahwa karena kementerian itu dari Nasdem, terus kemudian merasa tergantikan, tidak. Ini untuk kepentingan bangsa, Pak Jokowi melakukan itu untuk kepentingan bangsa," ucapnya.

Prespektif pertahanan negara

Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, penunjukan Prabowo sebagai pemimpin proyek lumbung pangan didasari prespektif pertahanan pangan.

"Pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, di mana Kementerian Pertahanan ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai leading sector dilandasi oleh perspektif pertahanan negara," kata Dahnil dalam keterangannya, Selasa (14/7/2020).

Dahnil menjelaskan, perspektif pertahanan pangan ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menyebutkan "Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman".

Menurut Dahnil, Kementerian Pertahanan berpandangan ancaman terhadap negara terdiri dari ancaman militer, nirmiliter dan hibrida.

Ia mengatakan, Kemenhan dilibatkan sesuai dengan apa yang telah disampaikan presiden, bahwa ada potensi ancaman krisis pangan dunia seiring merebaknya pandemi Covid 19,

Oleh karenanya, Indonesia ingin mengantisipasi krisis pangan tersebut.

"Maka, perlu dipersiapkan cadangan pangan yang cukup di masa yang akan datang. Nah salah satunya melalui pengembangan food estate di Kalimantan Tengah," ucapnya.