Kompas.com - 15/07/2020, 06:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai pemimpin atau sebagai leading sector dalam proyek lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah.

Jokowi mengumumkan hal tersebut usai meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah, pada Kamis (9/7/2020).

"Karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, leading sector-nya akan kita berikan ke Pak Menhan," kata Jokowi seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Kamis malam.

Untuk diketahui, ada dua lahan yang menjadi pengembangan lumbung pangan nasional ini.

Pertama, di Kabupaten Kapuas yang direncanakan menempati lahan potensial seluas 20.704 hektar. Dari jumlah tersebut, lahan yang telah fungsional mencapai 5.840 hektar.

Kedua, di Kabupaten Pulang Pisau seluas 10.000 hektare lahan potensial.

Baca juga: Jubir Menhan: Lumbung Pangan Nasional Bukan Program Cetak Sawah

Dalam proyek ini, Prabowo tak sendirian, ia akan dibantu Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, penunjukan Prabowo menimbulkan pro dan kontra, karena banyak yang beranggapan posisi leading sector lebih tepat dipercayakan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo agar proyek ini lebih efektif.

Efektif dikerjakan Kementan

Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan menilai, secara infrastruktur dan birokrasi akan lebih efektif dipimpin Kementan.

"Baiknya tugas ini memang dilimpahkan ke kementerian pertanian karena infrastruktur dan birokrasi terkait adanya disana, sehingga lebih efektif tidak muter-muter lagi," kata Daniel saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/7/2020).

Kendati demikian, Daniel menghormati keputusan presiden yang telah menunjuk Prabowo untuk memimpin proyek ini.

Menurut Daniel, tugas tersebut sekaligus untuk menguji kinerja Ketua Umum Partai Gerindra yang sering membicarakan kedaulatan pangan.

Baca juga: Anggota Komisi I Pertanyakan Penunjukan Kemenhan Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Ia berharap, proyek lumbung pangan nasional ini dapat membuahkan hasil yang baik.

"Mungkin ini tugas khusus yang diberikan sambil menguji kinerja Pak Prabowo mengingat pak Prabowo senantiasa berbicara mengenai kedaulatan pangan," ujarnya.

Bukan Kapoksi Kemenhan

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, proyek lumbung pangan nasional bukan merupakan tugas pokok dan fungsi (Kapoksi) Kementerian Pertahanan.

"Program food estate tersebut bukan tupoksi nya Kementerian Pertahanan," kata Syarief dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2020).

Syarief mengatakan, akan lebih baik proyek food estate itu dipimpin Kementerian Pertanian karena menjadi lembaga paling dekat dengan program pangan.

"Bekerja sama dan koordinasi memang sah-sah saja, akan tetapi pemerintah harus menempatkan kelembagaan sesuai tugas utamanya," ucapnya.

Baca juga: Jubir Sebut Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Didasari Perspektif Pertahanan

Di sisi lain, menurut Syarief, Kemenhan memiliki tugas berat dalam menjaga dan memperkuat ketahanan nasional.

Pasalnya, perseteruan Amerika Serikat dan China semakin memanas di Laut Cina Selatan yang beririsan dengan Laut Natuna Utara.

"Selain itu, Kementerian Pertahanan harusnya fokus juga dalam mengembangkan industri pertahanan dalam negeri," ujarnya.

Dipercaya Jokowi

Kendati demikian, penunjukan Prabowo sebagai pemimpin proyek lumbung pangan nasional dianggap wajar karena Kemenhan dinilai juga bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, penunjukan Prabowo tak perlu menjadi polemik.

"Seperti disampaikan Pak Jokowi, Pak Prabowo ini Menteri Pertahanan, dalam situasi aman-aman saja, dia juga punya tanggung jawab pada ketahanan pangan, jadi bagi kita (Nasdem), itu bukan sesuatu hal yang kemudian yang dipolemikan," kata Ali saat dihubungi, Selasa (14/7/2020).

Baca juga: Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Ali berpandangan, penunjukan Prabowo tersebut karena Kementerian Pertahanan paling memungkinkan untuk berkoordinasi dengan TNI dalam membuka lahan guna pengembangan lumbung pangan tersebut.

"Pertama, membukaan lahan di Kalimantan itu adalah bukan lahan baru yang kemudian butuh pasukan, maka yang bisa menggerakkan ini Pak Prabowo, sangat bisa menggerakkan TNI untuk membuka lahan ini," ujarnya.

Selain itu, kata Ali, pengembangan lumbung pangan juga melibatkan kementrian lain seperti Kementerian Pertanian terkait persiapan teknologi pertanian, dan infrastruktur oleh Kementerian PUPR dan BUMN.

Lebih lanjut, Ali membantah penunjukan Prabowo sebagai pemimpin proyek karena kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo kurang baik.

"Nasdem tidak melihat itu bahwa karena kementerian itu dari Nasdem, terus kemudian merasa tergantikan, tidak. Ini untuk kepentingan bangsa, Pak Jokowi melakukan itu untuk kepentingan bangsa," ucapnya.

Prespektif pertahanan negara

Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, penunjukan Prabowo sebagai pemimpin proyek lumbung pangan didasari prespektif pertahanan pangan.

"Pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, di mana Kementerian Pertahanan ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai leading sector dilandasi oleh perspektif pertahanan negara," kata Dahnil dalam keterangannya, Selasa (14/7/2020).

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Dahnil menjelaskan, perspektif pertahanan pangan ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menyebutkan "Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman".

Menurut Dahnil, Kementerian Pertahanan berpandangan ancaman terhadap negara terdiri dari ancaman militer, nirmiliter dan hibrida.

Ia mengatakan, Kemenhan dilibatkan sesuai dengan apa yang telah disampaikan presiden, bahwa ada potensi ancaman krisis pangan dunia seiring merebaknya pandemi Covid 19,

Oleh karenanya, Indonesia ingin mengantisipasi krisis pangan tersebut.

"Maka, perlu dipersiapkan cadangan pangan yang cukup di masa yang akan datang. Nah salah satunya melalui pengembangan food estate di Kalimantan Tengah," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Elektabilitas Prabowo Disebut Turun, Gerindra: Survei Cuma Indikator

Elektabilitas Prabowo Disebut Turun, Gerindra: Survei Cuma Indikator

Nasional
Tugas Calon Panglima: Wujudkan Visi Poros Maritim Dunia hingga Pastikan Keamanan Provinsi Baru di Papua

Tugas Calon Panglima: Wujudkan Visi Poros Maritim Dunia hingga Pastikan Keamanan Provinsi Baru di Papua

Nasional
Tangis Ferdy Sambo di Depan Bharada E: Sebut Ada Pelecehan hingga Perintahkan Penembakan

Tangis Ferdy Sambo di Depan Bharada E: Sebut Ada Pelecehan hingga Perintahkan Penembakan

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Ada Permintaan Investor di Balik Revisi UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Ada Permintaan Investor di Balik Revisi UU IKN

Nasional
Izin Safari Anies di Aceh Mendadak Dicabut, Nasdem: Mungkin Pemda Lagi Ngigo

Izin Safari Anies di Aceh Mendadak Dicabut, Nasdem: Mungkin Pemda Lagi Ngigo

Nasional
Kepala Bapennas Sebut UU IKN Akan Direvisi Bukan karena Dianggap Cacat

Kepala Bapennas Sebut UU IKN Akan Direvisi Bukan karena Dianggap Cacat

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah: Perhatikan Inflasi dari Jam ke Jam, Ini Momok Semua Negara

Jokowi ke Kepala Daerah: Perhatikan Inflasi dari Jam ke Jam, Ini Momok Semua Negara

Nasional
Pihak Hendra Kurniawan Akui Kabareskrim Telah Diperiksa dalam Kasus Dugaan Tambang Ilegal di Kaltim

Pihak Hendra Kurniawan Akui Kabareskrim Telah Diperiksa dalam Kasus Dugaan Tambang Ilegal di Kaltim

Nasional
Sekjen Nasdem Anggap 'Pemimpin Rambut Putih' Gimik Politik yang Hibur Rakyat

Sekjen Nasdem Anggap "Pemimpin Rambut Putih" Gimik Politik yang Hibur Rakyat

Nasional
Menkeu: Utang Indonesia Masih Aman dan Tetap Harus Dikelola secara Teliti

Menkeu: Utang Indonesia Masih Aman dan Tetap Harus Dikelola secara Teliti

Nasional
Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Sudah Penuhi Panggilan

Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Sudah Penuhi Panggilan

Nasional
Bawa Orasi Ilmiah soal Pemilu, Waketum DPP Gerindra Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan

Bawa Orasi Ilmiah soal Pemilu, Waketum DPP Gerindra Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan

Nasional
Hari Ini, Bareskrim Akan Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Hari Ini, Bareskrim Akan Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Nasional
Cucu Bung Hatta dkk Gugat Jokowi dan Mendagri, Minta Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Batal

Cucu Bung Hatta dkk Gugat Jokowi dan Mendagri, Minta Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Batal

Nasional
IPW Curiga Sambo Semula Hendak Lindungi Kabareskrim di Kasus Dugaan Tambang Ilegal, Sekarang Balik Serang

IPW Curiga Sambo Semula Hendak Lindungi Kabareskrim di Kasus Dugaan Tambang Ilegal, Sekarang Balik Serang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.