Kompas.com - 14/07/2020, 14:33 WIB
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan, langkah pemerintah menunjuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebagai leading sector proyek lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah.

Menurut Syarief, program lumbung pangan nasional itu bukan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari Kementerian Pertahanan.

"Program food estate tersebut bukan tupoksi nya Kementerian Pertahanan," kata Syarief dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2020).

Baca juga: Jubir Sebut Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Didasari Perspektif Pertahanan

Syarief mengatakan, Kemenhan memiliki tugas berat untuk memperkuat pertahanan negara.

Terlebih, kata dia, perseteruan Amerika Serikat dan China semakin memanas di Laut Cina Selatan yang beririsan dengan Laut Natuna Utara.

"Selain itu, Kementerian Pertahanan harusnya fokus juga dalam mengembangkan industri pertahanan dalam negeri," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sisi lain, Syarief menilai, Kementerian Pertanian yang menjadi pemimpin lumbung pangan nasional.

Sebab, Kementerian Pertanian adalah lembaga yang paling dekat dengan program ketahanan pangan.

"Bekerja sama dan koordinasi memang sah-sah saja, akan tetapi lemerintah harus menempatkan kelembagaan sesuai tugas utamanya," ucapnya.

Lebih lanjut, menurut Syarief, jika Pemerintah tetap menetapkan Kementerian Pertahanan sebagai pemimpinnya, kebijakan ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mertua SBY, Ibu Ageng, Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

Mertua SBY, Ibu Ageng, Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

Nasional
Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Nasional
Batasi Pelaku Perjalanan Internasional, Pintu Masuk Udara Hanya Via Jakarta dan Manado

Batasi Pelaku Perjalanan Internasional, Pintu Masuk Udara Hanya Via Jakarta dan Manado

Nasional
Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Nasional
Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Nasional
Luhut Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia

Luhut Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia

Nasional
Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Nasional
Antipasi Masuknya Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi Pintu Masuk RI

Antipasi Masuknya Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi Pintu Masuk RI

Nasional
PPKM Diperpanjang, Perusahaan Sektor Non-esensial Bisa Terapkan WFO 25 Persen dari Kapasitas

PPKM Diperpanjang, Perusahaan Sektor Non-esensial Bisa Terapkan WFO 25 Persen dari Kapasitas

Nasional
Sedekah Wi-Fi untuk Para Pewaris Negeri

Sedekah Wi-Fi untuk Para Pewaris Negeri

Nasional
UPDATE 20 September: 45,2 Juta Orang Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 September: 45,2 Juta Orang Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Luhut: Kami Tak Akan Lakukan Perubahan Kebijakan Pandemi yang Drastis, Mohon Pengertiannya

Luhut: Kami Tak Akan Lakukan Perubahan Kebijakan Pandemi yang Drastis, Mohon Pengertiannya

Nasional
Luhut: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Kini di Bawah 2 Persen

Luhut: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Kini di Bawah 2 Persen

Nasional
Luhut: Liga 2 Bisa Digelar di Daerah PPKM Level 3 dan 2 di Jawa Bali

Luhut: Liga 2 Bisa Digelar di Daerah PPKM Level 3 dan 2 di Jawa Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.