Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi VIII: Banyak Masyarakat Salah Paham soal New Normal

Kompas.com - 13/07/2020, 13:42 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta penjelasan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo terkait kalimat new normal yang sering digaungkan pemerintah selama pandemi Covid-19.

Yandri menilai, banyak masyarakat tidak paham arti new normal yang sebenarnya.

Hal ini disampaikan Yandri dalam rapat kerja dengan BNPB di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020).

"Ada pemahaman yang salah di masyarakat, 'new normal itu normal', kata masyarakat. Jadi masyarakat ke pasar, bekerja, ke kebun seperti Covid-19 sudah berakhir, padahal faktanya Covid-19 masih banyak dan klaster baru kita temukan," kata Yandri.

Baca juga: Diksi New Normal Salah, Ahli: Berdampak pada Masyarakat, Kasus Tidak Turun-turun

Yandri mengatakan, ia setuju dengan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto bahwa new normal tidak tepat digunakan karena terdengar asing bagi masyarakat.

Oleh karenanya, ia meminta BNPB mencari frasa yang mudah dipahami seluruh masyarakat bahwa Covid-19 belum berakhir.

"Saya kita ingin mendengarkan frasa apa yang bisa digunakan agar masyarakat dari Sabang sampai Merauke itu sama, Pak. Bahwa pandemi ini belum berakhir, risikonya sangat tinggi dan kurvanya naik," ujarnya.

Baca juga: Kerap Diucapkan Jokowi, Frasa New Normal Kini Direvisi Pemerintah...

Lebih lanjut, Yandri meminta, BNPB juga memberikan perhatian pada pesantren dan madrasah yang membuka pembelajaran pada hari ini.

"Para orangtua siswa atau santri belum berani anaknya untuk mulai kembali ke pesantren karena tidak ada jaminan, maka mereka perlu rapid test, masker dan hand sanitizer dan tempat cuci tangan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com