Kompas.com - 13/07/2020, 13:07 WIB
Akademisi Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar saat memberikan keterangan pers di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (11/6/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoAkademisi Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar saat memberikan keterangan pers di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (11/6/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar pesimistis Tim Pemburu Koruptor (TPK) dapat efektif meringkus koruptor yang berstatus buron.

"Soal tim pemburu koruptor, dari perspektif harapan dan doa, semoga berhasil. Dari perspektif realitas penegakan hukum masih menjadi pertanyaan," kata Fickar kepada Kompas.com, Senin (13/7/2020).

Baca juga: Wakil Ketua KPK Khawatir Pengaktifan Kembali Tim Pemburu Koruptor Akan Kontraproduktif

Fickar mengaku pesimistis karena banyak oknum aparat penegak hukum di Indonesia belum menunjukkan sikap tegasnya kepada para buronan.

Buktinya, kata Fickar, terpidana kasus Bank Bali Joko Tjandra yang tergolong buronan kakap pun masih bisa masuk wilayah Indonesia dengan mudah.

"Artinya ada banyak oknum (birokrasi pemerintahan dan penegak hukum) yang masih berpihak pada kepentingan sempit dan receh, sehingga rela menegasikan penegakan hukum, ironis memang," kata Fickar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Anggota Komisi III Usul Format Tim Pemburu Koruptor Diubah agar Efektif

Selain itu, Fickar berpendapat tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan negara lain merupakan hambatan dalam upaya memulangkan para koruptor yang kabur ke luar negeri.

Menurut Fickar, beberapa negara pun cenderung mengutakaman kepentingannya yang lebih menguntungkan, kendati telah terikat perjanjian ekstradisi.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah diplomasi dengan negara-negara yang selama ini menjadi lokasi favorit para buron untuk melarikan diri.

"Menteri Luar Negeri harus mengerahkan energinya menggunakan diplomasi selain untuk dagang juga menangkap buronan. Ada asas hukum internasional resiprositas yang dapat dimanfaatkan saling menukar kepentingan antarnegara," ujar Fickar.

Baca juga: Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan mengaktifkan kembali Tim Pemburu Koruptor (TPK) untuk meringkus terpidana kasus Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra, yang kini masih buron.

"Kita itu punya Tim Pemburu Koruptor, ini mau kita aktifkan lagi," ujar Mahfud dalam keterangan persnya, Rabu (8/7/2020).

Mahfud menjelaskan, nantinya TPK akan beranggotakan pimpinan Kejagung dan Kemenkumham di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

Ia berharap upaya tersebut dapat menjadi solusi penangkapan Djoko Tjandra, termasuk buron lainnya.

"Nanti mungkin dalam waktu yang tak lama tim pemburu koruptor ini akan membawa orang, juga pada saatnya akan memburu Djoko Tjandra," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

Nasional
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Nasional
Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

Nasional
PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR  Jadi Anggota BPK 2021-2026

Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR Jadi Anggota BPK 2021-2026

Nasional
Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Nasional
DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

Nasional
Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

Nasional
KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

Nasional
Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Nasional
Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional
Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Nasional
Menkes Sebut Stok Vaksin Covid-19 60 Juta Dosis, Bisa Dipakai Seluruh Kabupaten/Kota

Menkes Sebut Stok Vaksin Covid-19 60 Juta Dosis, Bisa Dipakai Seluruh Kabupaten/Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.