Kompas.com - 13/07/2020, 13:07 WIB
Akademisi Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar saat memberikan keterangan pers di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (11/6/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoAkademisi Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar saat memberikan keterangan pers di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (11/6/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar pesimistis Tim Pemburu Koruptor (TPK) dapat efektif meringkus koruptor yang berstatus buron.

"Soal tim pemburu koruptor, dari perspektif harapan dan doa, semoga berhasil. Dari perspektif realitas penegakan hukum masih menjadi pertanyaan," kata Fickar kepada Kompas.com, Senin (13/7/2020).

Baca juga: Wakil Ketua KPK Khawatir Pengaktifan Kembali Tim Pemburu Koruptor Akan Kontraproduktif

Fickar mengaku pesimistis karena banyak oknum aparat penegak hukum di Indonesia belum menunjukkan sikap tegasnya kepada para buronan.

Buktinya, kata Fickar, terpidana kasus Bank Bali Joko Tjandra yang tergolong buronan kakap pun masih bisa masuk wilayah Indonesia dengan mudah.

"Artinya ada banyak oknum (birokrasi pemerintahan dan penegak hukum) yang masih berpihak pada kepentingan sempit dan receh, sehingga rela menegasikan penegakan hukum, ironis memang," kata Fickar.

Baca juga: Anggota Komisi III Usul Format Tim Pemburu Koruptor Diubah agar Efektif

Selain itu, Fickar berpendapat tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan negara lain merupakan hambatan dalam upaya memulangkan para koruptor yang kabur ke luar negeri.

Menurut Fickar, beberapa negara pun cenderung mengutakaman kepentingannya yang lebih menguntungkan, kendati telah terikat perjanjian ekstradisi.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah diplomasi dengan negara-negara yang selama ini menjadi lokasi favorit para buron untuk melarikan diri.

"Menteri Luar Negeri harus mengerahkan energinya menggunakan diplomasi selain untuk dagang juga menangkap buronan. Ada asas hukum internasional resiprositas yang dapat dimanfaatkan saling menukar kepentingan antarnegara," ujar Fickar.

Baca juga: Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan mengaktifkan kembali Tim Pemburu Koruptor (TPK) untuk meringkus terpidana kasus Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra, yang kini masih buron.

"Kita itu punya Tim Pemburu Koruptor, ini mau kita aktifkan lagi," ujar Mahfud dalam keterangan persnya, Rabu (8/7/2020).

Mahfud menjelaskan, nantinya TPK akan beranggotakan pimpinan Kejagung dan Kemenkumham di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

Ia berharap upaya tersebut dapat menjadi solusi penangkapan Djoko Tjandra, termasuk buron lainnya.

"Nanti mungkin dalam waktu yang tak lama tim pemburu koruptor ini akan membawa orang, juga pada saatnya akan memburu Djoko Tjandra," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KKP Melalui BRSDM Kembangkan Budidaya Ikan Lele Mutiara

KKP Melalui BRSDM Kembangkan Budidaya Ikan Lele Mutiara

Nasional
KPK Tak Hanya Sekali Gagal Penggeledahan, ICW Nilai Dampak Buruk UU KPK Baru

KPK Tak Hanya Sekali Gagal Penggeledahan, ICW Nilai Dampak Buruk UU KPK Baru

Nasional
Kemenag Bolehkan Buka Puasa Bersama 50 Persen dari Kapasitas Ruangan

Kemenag Bolehkan Buka Puasa Bersama 50 Persen dari Kapasitas Ruangan

Nasional
Masyarakat Diimbau Shalat Tarawih di Rumah jika Daerahnya Masih Ada Penularan Covid-19

Masyarakat Diimbau Shalat Tarawih di Rumah jika Daerahnya Masih Ada Penularan Covid-19

Nasional
Politisi PKS Pertanyakan Urgensi Prabowo Bentuk Denwalsus Kemenhan

Politisi PKS Pertanyakan Urgensi Prabowo Bentuk Denwalsus Kemenhan

Nasional
Politik, Hukum, dan Sebaik-baiknya Partai Politik

Politik, Hukum, dan Sebaik-baiknya Partai Politik

Nasional
Sentimen Anti-Asia Meningkat, KBRI Kerja Sama dengan Kepolisian AS untuk Lindungi WNI

Sentimen Anti-Asia Meningkat, KBRI Kerja Sama dengan Kepolisian AS untuk Lindungi WNI

Nasional
Gempa Malang, Risma Saluran 3 Truk Bantuan dan Dirikan Dapur Umum

Gempa Malang, Risma Saluran 3 Truk Bantuan dan Dirikan Dapur Umum

Nasional
Kembangkan Budidaya Udang, KKP Ciptakan Inovasi Kincir Air Tambak Hemat Energi

Kembangkan Budidaya Udang, KKP Ciptakan Inovasi Kincir Air Tambak Hemat Energi

Nasional
TNI Kerahkan KRI Ahmad Yani 351 untuk Kirim Bantuan ke NTT

TNI Kerahkan KRI Ahmad Yani 351 untuk Kirim Bantuan ke NTT

Nasional
Senin Sore, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan

Senin Sore, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan

Nasional
Fatwa MUI: Swab Test dan Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa

Fatwa MUI: Swab Test dan Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa

Nasional
[POPULER NASIONAL] Saat KPK Sebut Singapura Surganya Koruptor | Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu

[POPULER NASIONAL] Saat KPK Sebut Singapura Surganya Koruptor | Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu

Nasional
Kemenag: Shalat Tarawih di Masjid Hanya Boleh Dilakukan di Daerah Zona Kuning dan Hijau

Kemenag: Shalat Tarawih di Masjid Hanya Boleh Dilakukan di Daerah Zona Kuning dan Hijau

Nasional
WP KPK Minta Kasus Penyerangan terhadap Novel Dituntaskan, Ungkap Pelaku Intelektual

WP KPK Minta Kasus Penyerangan terhadap Novel Dituntaskan, Ungkap Pelaku Intelektual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X