Jika Terbukti Palsukan Surat Keterangan Domisili di PPDB Sumbar, Orangtua Siswa Bisa Dipidana

Kompas.com - 10/07/2020, 13:12 WIB
PPDB di Sumbar masih lancar tanpa antrian panjang di SMA 1 Padang,  Kamis (4/7/2019) PERDANA PUTRAPPDB di Sumbar masih lancar tanpa antrian panjang di SMA 1 Padang, Kamis (4/7/2019)

PADANG, KOMPAS.com - Maraknya dugaan pemalsuan surat keterangan domisili untuk pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK di Sumatera Barat (Sumbar) membuat praktisi hukum Sumbar angkat bicara.

Salah seorang praktisi hukum Sumbar, Ardyan mengatakan jika orangtua siswa terbukti menggunakan surat keterangan domisili palsu bisa dipidana.

"Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 24 Tahun 2013 sudah dijelaskan soal pemalsuan surat keterangan domisili ini. Pelakunya bisa dipidana," kata Ardyan yang dihubungi Kompas.com, Jumat (10/7/2020).

Baca juga: Demi Lolos PPDB Sumbar, Banyak Orangtua Manipulasi Surat Domisili

Ardyan menyebutkan dalam Undang-Undang itu dijelaskan ancaman bagi pengguna surat keterangan domisili palsu itu adalah 6 tahun penjara.

"Bagi orangtua yang menggunakan surat keterangan domisili ini bisa dijerat pidana 6 tahun," kata Ardyan

Sedangkan untuk orang atau badan yang mengeluarkan surat itu bisa dikenai pidana 10 tahun.

Kemudian untuk perantara pembuatan surat keterangan domisili palsu itu bisa dijerat 7 tahun penjara.

"Ini tidak bisa main-main dalam surat keterangan domisili ini. Kasus Abu Bakar Basyir juga soal administrasi kependudukan ini saat membuat paspor," kata Ardyan.

Baca juga: Protes Hasil PPDB Sumbar, Orangtua Menduga Ada Kecurangan Domisili

Sebelumnya diberitakan, Ombudsman Sumatera Barat menemukan dugaan kecurangan yang dilakukan orangtua siswa terkait penggunaan surat keterangan domisili untuk kelulusan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK di Sumbar.

"Saat kita turun ke lapangan bersama tim verifikator, ditemukan dugaan kecurangan terkait surat keterangan domisili ini," kata Kepala Ombudsman Sumbar Yefri Heriani yang dihubungi Kompas.com,  Kamis (9/7/2020).

Yefri mengatakan saat dilakukan verifikasi ternyata ditemukan surat domisili yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Misalnya dia hanya tinggal sementara di rumah keluarganya. Kemudian ditemukan rumah yang kosong atau sudah dikontrakan," jelas Yefri.

Baca juga: Gara-gara Salah Ketik Koma, Banyak Calon Siswa Gagal di PPDB Sumbar

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Angkatan '45: Sayidiman Suryohadiprojo...

Mengenang Angkatan '45: Sayidiman Suryohadiprojo...

Nasional
Mahfud MD Kenang Saat Belajar Kemiliteran dari Almarhum Sayidiman Suryohadiprodjo

Mahfud MD Kenang Saat Belajar Kemiliteran dari Almarhum Sayidiman Suryohadiprodjo

Nasional
Gubernur Lemhanas: Gagasan dan Pemikiran Sayidiman Suryohadiprojo Patut Dicontoh

Gubernur Lemhanas: Gagasan dan Pemikiran Sayidiman Suryohadiprojo Patut Dicontoh

Nasional
UPDATE 16 Januari: Tambah 370, Kasus Covid-19 di Depok Kini 21.453

UPDATE 16 Januari: Tambah 370, Kasus Covid-19 di Depok Kini 21.453

Nasional
Selamat Jalan Pak Sayidiman...

Selamat Jalan Pak Sayidiman...

Nasional
BNPB: Jalur Darat dari Majene ke Mamuju Kembali Pulih

BNPB: Jalur Darat dari Majene ke Mamuju Kembali Pulih

Nasional
BNPB Salurkan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar untuk Banjir Kalsel

BNPB Salurkan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar untuk Banjir Kalsel

Nasional
Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Nasional
Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Nasional
UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

Nasional
Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Nasional
Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Nasional
UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

Nasional
Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Nasional
UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X