PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

"Jadi kita memasang the right man in the right place atas dasar penugasan politik sebagai partai pendukung pemerintah. Kita ingin fokus lagi dalam demokrasi," kata Bambang di komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2020), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Adapun terkait polemik RUU HIP, Bambang mengatakan, saat ini, bola ada di pihak pemerintah.

DPR, kata dia, sudah menyetujui RUU tersebut sebagai RUU inisiatif DPR.

"Jadi kita tunggu pemerintah, kalau pemerintah bilang enggak mau bahas, selesai pula ini barang, tapi mekanismenya ada, dan di DPR ini mekanisme yang paling penting, persepsi menjadi paling penting, semua proses melalui prosedur sesuai dengan kesepakatan bersama," ujarnya.

Bambang menegaskan, pergantian jabatan Rieke sebagai pimpinan Baleg bukan karena ada kesalahan. 

"Jadi jangan pernah ada pikiran Mbak Rieke salah, dicopot, itu salah," ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, Rieke akan ditugaskan fraksi untuk fokus mengawal Komisi VI DPR yang membidangi industri, investasi dan persaingan usaha.

"Mbak Rieke yang begitu fokus, sudah pernah dibuktikan di lapangan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto mengatakan, alasan pergantian pimpinan Baleg perwakilan partai dari Rieke Diah Pitaloka ke Muhammad Nurdin adalah soal beban kerja ke depan yang semakin berat.

"Kalau kita lihat, omnibus law sudah mendekati titik yang krusial. Selain omnibus law, tentu saja RUU Haluan Ideologi Pancasila," kata Utut.

PDI-P pun membutuhkan sosok yang lebih menguasai banyak bidang.

Sebab, Omnibus Law contohnya, adalah produk legislasi yang memiliki cakupan bidang luas. Tidak hanya soal investasi, namun juga UMKM, ekonomi makro dan lingkungan hidup.

Meski demikian, Utut menyebut, pergantian itu tentu tanpa mengesampingkan kemampuan sosok Rieke Diah Pitaloka.