Kompas.com - 09/07/2020, 07:16 WIB
Suasana sidang online di PN Denpasar, Selasa (31/3/2020). IstimewaSuasana sidang online di PN Denpasar, Selasa (31/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) merekomendasikan ketentuan terkait persidangan online diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebab, selama ini tidak ada payung hukum yang mengatur soal mekanisme pelaksanaan sidang secara online. Sementara, mekanisme tersebut menjadi opsi penyelenggaraan sidangdi tengah pandemi Covid-19.

"Untuk itu, kami rekomendasikan agar sidang online dimasukan ke dalam KUHAP apabila nanti ada penyusunan KUHAP yang baru," ujar Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejagung, Sunarta, dalam seminar virtual, Rabu (8/7/2020).

Baca juga: Kejaksaan Usul Sidang Online Diatur KUHAP

Menurut Sunarta, wabah Covid-19 yang menyebar di penjuru Tanah Air telah memberikan pembelajaran tersendiri bagi sistem peradilan di Indonesia.

Untuk itu, Sunarta memandang bahwa persidangan online merupakan terobosan positif sebagai solusi di tengah perkembangan teknologi informasi.

Di sisi lain, Sunarta mengakui bahwa praktik persidangan online yang sudah dijalankan menunjukan adanya sejumlah kekurangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Antara lain, jaringan internet yang tidak stabil, kurang maksimalnya pembuktian pada saat persidangan online, penggunaan aplikasi zoom yang terbatas dan adanya potensi peretasan.

"Kemudian kesulitan waktu sidang antara ruang tahanan dan ruang sidang lainnya. Ini kelemahan yang dapat kita rasakan," katanya.

Baca juga: Ombudsman Temukan Potensi Maladministrasi Terkait Persidangan Online

Kelemahan yuridis formal persidangan online tersebut juga masih dapat dimaklumi. Mengingat, dalam penyusunan KUHAP pada 1981 hanya mencantumkan teknologi telegram.

Menurut Sunarta, dengan adanya perkembangan teknologi informasi saat ini, persidangan online dapat digelar sepanjang memenuhi azas hukum acara pidana, yakni peradilan cepat, berbiaya ringan, sederhana, dan pertimbangan pemenuhan HAM.

"Maka Kejaksaan melaksanakan persidangan online dengan tetap memperhatikan prinsip dan prosedur yang telah diatur KUHAP yang berlaku," katanya.

176.912 persidangan online

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Nasional
Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Nasional
Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Nasional
Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Nasional
Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Nasional
Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat 'Booster' Vaksin Covid-19

Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat "Booster" Vaksin Covid-19

Nasional
Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Nasional
Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Nasional
Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Nasional
Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Nasional
Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.