Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Menterinya Merasa "Ngeri" dengan Kondisi Ekonomi Global

Kompas.com - 08/07/2020, 21:04 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya bahwa kondisi dunia saat ini tengah mengalami krisis akibat pandemi virus corona Covid-19.

Oleh sebab itu, Presiden meminta seluruh jajarannya untuk memiliki sense of crisis yang sama dan tak bekerja secara biasa.

Jokowi mengingatkan kontraksi ekonomi global diprediksi mencapai minus 6 hingga 7,6 persen berdasarkan prediksi dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Kalau kita ini tidak ngeri dan menganggap ini biasa-biasa saja, waduh, bahaya banget," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Rapat tersebut digelar tertutup dari wartawan. Namun Biro Pers Istana baru menyampaikan siaran pers pada Rabu (8/7/2020) hari ini.

Baca juga: Minta Menteri Kerja Lebih Cepat, Jokowi: Caranya Bapak-Ibu Lebih Tahu

Jokowi menyebut kontraksi ekonomi sudah dialam Indonesia di kuartal pertama 2020.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 2,97 persen, turun dari yang biasanya 5 persen.

Meskipun angka di kuartal kedua belum keluar, tetapi Presiden mengingatkan agar jajarannya berhati-hati mengingat terdapat penurunan permintaan, penawaran, dan produksi.

"Dari demand, supply, production, semuanya, terganggu dan rusak. Ini kita juga harus paham dan sadar mengenai ini. Karena apa? Ya mobilitasnya kita batasi. Mobilitas dibatasi, pariwisata anjlok. Mobilitas dibatasi, hotel dan restoran langsung anjlok, terganggu. Mal ditutup, lifestyle anjlok, terganggu," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Jangan Lagi Beli dari Luar, Apalagi Hanya Masker

Untuk itu, Jokowi mengingatkan jajarannya untuk bekerja lebih keras dan lebih cepat dalam masa krisis akibat pandemi Covid-19 ini.

Presiden meminta agar jajarannya membuat terobosan dalam melaksanakan berbagai prosedur.

Jokowi mencontohkan dalam membuat Peraturan Menteri yang biasanya baru selesai dalam dua minggu, kini bisa diselesaikan dalam sehari.

Dalam membuat Peraturan Pemerintah yang biasanya memakan waktu sebulan, maka bisa dikebut hanya 2 hari saja.

Baca juga: Jokowi Minta Prabowo Beli Alutsista Dalam Negeri

"Itu loh yang saya inginkan," tegas Kepala Negara.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta seluruh jajarannya untuk segera membelanjakan anggaran untuk menggairahkan perekonomian.

Namun, Kepala Negara berpesan untuk memprioritaskan produk dalam negeri.

"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 32,7 triliun," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com