Minta Menteri Kerja Lebih Cepat, Jokowi: Caranya Bapak-Ibu Lebih Tahu

Kompas.com - 08/07/2020, 20:33 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) meminpin rapat kabinet terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7/2020). Ratas tersebut membahas kelanjutan kerja sama penurunan emisi gas rumah kaca antara Indonesia dan Norwegia dan kebijakan instrumen nilai ekonomi karbon. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/wsj. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo (kanan) meminpin rapat kabinet terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7/2020). Ratas tersebut membahas kelanjutan kerja sama penurunan emisi gas rumah kaca antara Indonesia dan Norwegia dan kebijakan instrumen nilai ekonomi karbon. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/wsj.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya untuk bekerja lebih keras dan lebih cepat dalam masa krisis akibat pandemi Covid-19 ini.

Presiden meminta agar jajarannya membuat terobosan dalam melaksanakan berbagai prosedur sehingga mempercepat prosesnya.

"Dari cara yang SOP (standar operasional prosedur) normal, kita harus ganti channel ke SOP yang smart shortcut. Gimana caranya? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara lebih tahu dari saya menyelesaikan ini," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Jokowi: Jangan Lagi Beli dari Luar, Apalagi Hanya Masker

Rapat tersebut digelar tertutup dari wartawan. Namun Biro Pers Istana baru menyampaikan siaran pers pada Rabu (8/7/2020) hari ini.

"Pada kondisi krisis, kita harusnya kerja lebih keras lagi. Jangan kerja biasa-biasa saja. Kerja lebih keras dan kerja lebih cepat. Itu yang saya inginkan pada kondisi sekarang ini," sambung Jokowi.

Jokowi mencontohkan dalam membuat Peraturan Menteri yang biasanya baru selesai dalam dua minggu, kini bisa diselesaikan dalam sehari.

Dalam membuat Peraturan Pemerintah yang biasanya memakan waktu sebulan, maka bisa dikebut hanya 2 hari saja.

"Itu loh yang saya inginkan," tegas Kepala Negara.

Baca juga: Jokowi Minta Prabowo Beli Alutsista Dalam Negeri

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta seluruh jajarannya untuk segera membelanjakan anggaran untuk menggairahkan perekonomian.

Namun, Kepala Negara berpesan untuk memprioritaskan produk dalam negeri.

"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 32,7 triliun," kata Presiden.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X