Taufik Basari: Nasdem Akan Lobi Fraksi Lain di DPR untuk Golkan RUU PKS

Kompas.com - 08/07/2020, 20:50 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, pihaknya akan melobi-lobi fraksi lain di DPR agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dapat kembali diusulkan di Prolegnas 2021 sebagai usul inisiatif anggota.

Menurut Taufik, RUU PKS yang semula merupakan usul inisitaif Fraksi Partai Nasdem di Prolegnas Prioritas 2020 pada perjalanannya diubah menjadi usul inisiatif Komisi VIII.

Akibatnya, seluruh keputusan presentasi materi hingga pembahasan RUU dikendalikan oleh komisi. RUU PKS pun akhirnya tidak kunjung dibahas dan malah dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas.

"Yang saya lakukan adalah menyarankan untuk kembalikan sebagai usul inisiatif anggota. Saya akan lobi-lobi ke fraksi lain dan mengajak teman-teman sekalian yang selama ini mengawal untuk ikut memantau, memperbarukan naskah akademik, dan draf," kata Taufik dalam Forum Diskusi Denpasar 12, "Tarik Ulur RUU Penghapusan Kekerasan Seksual", Rabu (8/7/2020).

Baca juga: Marak Kasus Kekerasan Seksual, Apa Isi dan Polemik RUU PKS?

Ia mengatakan, dukungan dari fraksi lain sangat penting demi memuluskan pembahasan RUU PKS di parlemen.

Taufik pun menyebut nama anggota Fraksi PDI-P Rieke Dyah Pitaloka dan anggota Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin yang telah menyatakan dukungan terhadap RUU PKS.

Taufik berharap mereka dapat mengonsolidasikan dukungan terhadap RUU PKS di masing-masing internal partai.

"Mau tidak mau di DPR dukungan fraksilah yang nanti akan dihitung melakukan langkah-langkah parleman terkait legislasi," ujarnya.

"Teman-teman seperti Rieke Dyah Pitaloka, Nurul Arifin, Christina Aryani yang menyatakan dukungannya terhadap RUU PKS saya harapkan di internalnya meminta dukungan fraksinya bisa ramai-ramai mengawal ini. Semakin kuat. Kalau Nasdem sendiri tentu sulit karena kita butuh dukungan fraksi lain," imbuh Taufik.

Baca juga: Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Jelang evaluasi Prolegnas Prioritas tahunan pada Oktober mendatang, Taufik pun akan berupaya agar fraksi-fraksi di DPR dapat duduk bersama membahas naskah akademik dan draf RUU PKS.

Ia mengatakan, bukan tidak mungkin ada perubahaan naskah akademik dan draf RUU PKS jika masuk kembali di Prolegnas Prioritas 2021 demi mengakomodasi berbagai pandangan yang ada.

Namun, dia memastikan semangat dan prinsip RUU PKS untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual tetap dijaga.

"Karena itu kita perbarukan apa sih yang menjadi permasalahan dan menimbulkan penolakan misalnya. Apakah ada yang bisa diakomodiasi tanpa harus mengurangi semangat dan prinsip-prinsip yang selama ini kita dorong. Jadi kita lakukan politik akomodatif, terpaksa. Supaya kita gol. Kalau tidak, sama juga nanti perdebatannya kaset yang diputar saja, lama seperti periode lalu. Jadi saya membuka ruang itu. Mencari celah-celah," kata Taufik.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

Nasional
Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Nasional
Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Nasional
Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Nasional
Belajar dari Sejarah Pandemi 1918, Satgas: Tak Perlu Dikotomi Ekonomi dan Kesehatan

Belajar dari Sejarah Pandemi 1918, Satgas: Tak Perlu Dikotomi Ekonomi dan Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X