Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan RB: Tak Ada Penerimaan Sekolah Kedinasan Tahun Ini, Kecuali STIN

Kompas.com - 07/07/2020, 11:34 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah tidak akan membuka sekolah kedinasan pada tahun ini.

Meski demikian, kebijakan yang dilaksanakan bersamaan dengan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) ini memiliki pengecualian.

"Demikian juga dengan sekolah kedinasan (tidak ada penerimaan), kecuali sekolah khusus BIN (Badan Intelijen Negara)," kata Tjahjo kepada Kompas.com, Selasa (7/7/2020).

Selain Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) yang berada di bawah BIN, pengecualian juga berlaku untuk sekolah kedinasan kepolisian dan militer.

Namun, Tjahjo menuturkan, pembukaan kedua sekolah kedinasan tersebut tetap dengan memperhatikan data kebutuhan personel terlebih dahulu secara ketat.

Baca juga: Penerimaan CPNS Kemenkeu dan Pendaftaran STAN Dimoratorium hingga 2024

"Rekrutmen CPNS, dua tahun ini enggak ada. Kecuali kedinasan yang memang sudah terprogram. Akpol (Akademi Kepolisian), Akmil (Akademi Militer) tetap (dilaksanakan) di 2021," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, seperti dilansir dari Kompas TV.

Tjahjo menambahkan, salah satu alasan ditundanya penerimaan CPNS serta calon siswa sekolah kedinasan akibat pandemi Covid-19.

Menurut dia, proses penerimaan CPNS tahun 2019-2020 baru saja selesai lantaran sempat ditunda akibat Covid-19. Sementara, CPNS yang telah lulus belum dilantik semua.

"Maka alokasi 2020 dialihkan untuk 2021," kata dia.

Kendati demikian, untuk jumlah formasinya belum ditentukan. Nantinya, alokasi kebutuhan akan diserahkan kepada masing-masing instansi dengan memperhatikan secara ketat kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan anggaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com