DPR Gelar Rapat dengan Menag, Evaluasi Keputusan Pembatalan Haji 2020

Kompas.com - 07/07/2020, 11:03 WIB
Komisi VIII DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Menteri Agama Fachrul Razi dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020) KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Komisi VIII DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Menteri Agama Fachrul Razi dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Menteri Agama Fachrul Razi dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu.

Rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Salah satu agenda rapat adalah evaluasi mekanisme Keputusan Menteri Agama tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji.

Baca juga: Kepala BPKH Usul Jemaah Haji Gagal Berangkat Dapat Uang Kompensasi

"Pemaparan Menteri Agama tentang Keputusan Menteri Agama No 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji," kata Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto.

Berikutnya, rapat akan membahas evaluasi kinerja dan anggaran program penanggulangan dampak Covid-19 di madrasah dan pesantren.

Kemudian, soal realokasi anggaran Ditjen PHU tahun 2020 dan penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2020.

Komisi VIII DPR, Senin (6/7/2020) kemarin, telah menggelar rapat dengan Kepala BPKH membahas usul penggunaan BPIH.

"Ada beberapa hal yang perlu kita bahas, sehingga hari ini ada keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada calon jemaah haji," ujar Yandri.

Baca juga: Soal Setoran Biaya Haji 2020, BPKH: Mengendap Dapat Manfaat, Ditarik Akan Dikembalikan

Terkait keputusan pembatalan haji, pada rapat yang digelar Jumat (19/6/2020), DPR belum menyetujuinya.

Saat itu, Yandri mengatakan Komisi VIII akan mengkaji keputusan Menag tersebut.

Sebab, Komisi VIII menganggap keputusan pembatalan keberangkatan haji itu diambil secara sepihak oleh Menag.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

Nasional
Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Nasional
Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Nasional
Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Nasional
Belajar dari Sejarah Pandemi 1918, Satgas: Tak Perlu Dikotomi Ekonomi dan Kesehatan

Belajar dari Sejarah Pandemi 1918, Satgas: Tak Perlu Dikotomi Ekonomi dan Kesehatan

Nasional
Komisi X Minta Nadiem Alokasikan Subsidi Internet dan Ponsel Pintar bagi Siswa

Komisi X Minta Nadiem Alokasikan Subsidi Internet dan Ponsel Pintar bagi Siswa

Nasional
Tanggapi Hadi Pranoto, Kemenkes: Proses Produksi Obat Tak Sembarangan

Tanggapi Hadi Pranoto, Kemenkes: Proses Produksi Obat Tak Sembarangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X