Kompas.com - 07/07/2020, 10:39 WIB
Djoko Tjandra (Djoko Soegiarto Tjandra-Tjan Kok Hui) pemilik Hotel Mulia, Jl Asia Afrika-Senayan, Jakarta Pusat. KOMPAS/Ign HaryantoDjoko Tjandra (Djoko Soegiarto Tjandra-Tjan Kok Hui) pemilik Hotel Mulia, Jl Asia Afrika-Senayan, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, pihaknya membutuhkan informasi dari Kementerian Hukum dan HAM soal status kewarganegaraan Djoko Soegiarto Tjandra.

Jika terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali ini sudah menjadi warga negara asing (WNA), e-KTP miliknya bisa dibatalkan.

"Ditjen Dukcapil membutuhkan informasi dan data dari Kemenkumham terkait kewarganegaraan Djoko S Tjandra. Apabila terbukti yang bersangkutan sudah menjadi WNA maka e-KTP dan KK WNI akan dibatalkan oleh Dinas Dukcapil DKI Jakarta," ujar Zudan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: MAKI Menduga Djoko Tjandra Bikin E-KTP Baru, tapi Tahun Kelahirannya Beda

Meski demikian, dalam database kependudukan Dukcapil Djoko Tjandra tercatat sebagai warga negara Indonesia (WNI).

Sampai saat ini pun Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta belum pernah menerima informasi tentang pelepasan kewarganegaraan Djoko Tjandra.

Lebih lanjut Zudan menjelaskan, dalam database kependudukan, Djoko Tjandra selama sembilan tahun tidak melakukan transaksi dan belum melakukan perekaman e-KTP.

"Seluruh kasus seperti ini, data penduduk dinonaktifkan. Dan akan aktif secara otomatis apabila bersangkutan datang dan melakukan perekaman e-KTP," tutur Zudan.

Baca juga: Tak Hadiri Sidang, Djoko Tjandra Bawa Surat Sakit dari Klinik di Malaysia

Data yang bersangkutan akan diaktifkan kembali apabila yang bersangkutan datang melakukan perekaman e-KTP.

Sementara itu, berdasarkan rekam jejak dalam database kependudukan, Djoko Tjandra melakukan pencetakan e-KTP pada 21 Agustus 2008 dengan data sesuai database kependudukan.

Kemudian, dia melakukan pencetakan KK pada 11 Januari 2011.

"Yang bersangkutan melakukan perekaman e-KTP pada 8 Juni 2020," kata Zudan.

Sejak terdata dalam database kependudukan pada 2008 yang bersangkutan merupakan WNI dengan tempat/tanggal lahir: Sanggau, 27 Agustus 1951, dan tidak pernah ada transaksi perubahan data hingga saat ini.

"Data kependudukan yang bersangkutan dari tahun 2008 sampai dengan 8 Juni 2020 tidak ada perubahan nama, alamat, tempat dan tanggal lahir," ujar Zudan.

Baca juga: Djoko Tjandra Punya E-KTP, Ini Penjelasan Lurah Grogol Selatan dan Dukcapil Jaksel

Terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra yang kini masih buron diduga melakukan perekaman dan mendapatkan e-KTP pada 8 Juni 2020.

Tanggal tersebut merupakan tanggal yang sama ketika Djoko mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia ( MAKI) Boyamin Saiman menduga, perekaman dan pencetakan e-KTP dilakukan di kantor Dinas Dukcapil Jakarta Selatan.

“Djoko S Tjandra diduga bisa melakukan cetak KTP-el pada tanggal 8 Juni 2020 dan diduga melakukan rekam data pada tanggal yang sama, 8 Juni 2020,” kata Boyamin melalui keterangan tertulis, Senin (6/7/2020).

Baca juga: Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, terpidana kasus Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra, saat ini sudah berada di Indonesia sejak tiga bulan lalu.

Ia mengaku begitu sakit hati dengan informasi tersebut karena Djoko Tjandra telah buron selama bertahun-tahun.

"Informasinya lagi yang menyakitkan hati saya adalah katanya tiga bulanan dia ada di sini. Baru sekarang terbukanya," ujar Burhanuddin dalam kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AHY: Kemerdekaan Hak Segala Bangsa, Tidak Terkecuali bagi Palestina

AHY: Kemerdekaan Hak Segala Bangsa, Tidak Terkecuali bagi Palestina

Nasional
Kapolri Minta Antisipasi Mobilitas Masyarakat Saat Arus Balik Lebaran

Kapolri Minta Antisipasi Mobilitas Masyarakat Saat Arus Balik Lebaran

Nasional
MUI Kecam Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina, Ketegangan di Yerusalem Harus Dihentikan

MUI Kecam Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina, Ketegangan di Yerusalem Harus Dihentikan

Nasional
BKN: Belum Ada Rapat Koordinasi Bahas 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

BKN: Belum Ada Rapat Koordinasi Bahas 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Shalat Idul Fitri di Istana Bogor

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Shalat Idul Fitri di Istana Bogor

Nasional
Seberapa Rela Kita Tidak Mudik demi Memutus Pandemi?

Seberapa Rela Kita Tidak Mudik demi Memutus Pandemi?

Nasional
Mudik ke Konstitusi, Demokrasi, dan Reformasi

Mudik ke Konstitusi, Demokrasi, dan Reformasi

Nasional
Menag: Mari Beribadah dan Lebaran dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Menag: Mari Beribadah dan Lebaran dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Indonesia Usulkan OKI dan GNB Segera Bertemu Bahas Persoalan Palestina

Indonesia Usulkan OKI dan GNB Segera Bertemu Bahas Persoalan Palestina

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Akan Shalat Idul Fitri di Rumah Dinas

Wapres Ma'ruf Amin Akan Shalat Idul Fitri di Rumah Dinas

Nasional
Di Hadapan Perwakilan ASEAN dan Jepang, KKP Perkenalkan 'E-Jaring'

Di Hadapan Perwakilan ASEAN dan Jepang, KKP Perkenalkan "E-Jaring"

Nasional
Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan secara Transparan

KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan secara Transparan

Nasional
Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Nasional
Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X