Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/07/2020, 09:51 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Daulay, meragukan keampuhan produk antivirus corona berbahan eukaliptus yang diproduksi Kementerian Pertanian.

Saleh yang mengaku sempat mencoba produk tersebut mengatakan perlu ada penelitian lebih lanjut terhadap klaim Kementan.

"Setelah mencobanya, saya tidak tahu apakah itu efektif sebagai antivirus corona atau tidak," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2020).

"Yang saya tahu, banyak peneliti yang masih meragukan. Merekalah yang paling bisa memberikan justifikasi terhadap temuan-temuan seperti ini," ujar dia.

Baca juga: Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Menurut Saleh, sebelum ada penelitian yang lebih akurat, Kementan sebaiknya menunda rencana produksi massal produk yang diklaim antivirus corona itu.

Saleh mengatakan, Kementan perlu melibatkan lembaga riset lain untuk menguji keefektifan produk antivirus corona tersebut.

"Kementan harus melibatkan lembaga riset lain. Orang-orang belum yakin atas temuan itu. Jika banyak yang belum yakin, tentu belum tepat jika diproduksi massal," tuturnya.

Berdasarkan informasi yang diterima Saleh, produk antivirus corona itu baru melalui uji laboratorium terhadap virus influenza, beta, dan gamma corona.

Baca juga: Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Artinya, kata Saleh, belum ada uji spesifik terhadap virus penyebab Covid-19 yaitu SARS-Cov-2.

"Karena itu, belum bisa diklaim sebagai antivirus corona," ujar politikus PAN itu.

Ia berharap Kementan berhati-hati atas klaim antivirus corona.

Saleh khawatir produk Kementan malah menjadi olok-olok negara lain, di saat negara-negara dunia sedang berupaya mengembangkan vaksin Covid-19.

"Kalau benar, ini bisa menjadi temuan besar. Sebaliknya jika tidak benar, takutnya nanti kita diolok-olok orang," ujar Saleh.

"Makanya, sekali lagi, sebelum produksi massal, pastikan dan uji kembali. Libatkan sebanyak mungkin para ahli, terutama mereka yang nyata-nyata masih meragukan," kata dia.

Baca juga: Kalung Antivirus Kementan, Cara Kerjanya Bukan Dipakai Lalu Virus Hilang

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim berencana membuat antivirus corona yang dibuat dari bahan eukaliptus.

Antivirus tersebut berbentuk kalung aromaterapi dan rencananya akan mulai diproduksi massal pada bulan depan.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, produk ini telah melalui uji lab peneliti pertanian terhadap virus influenza, beta, dan gamma corona. Diklaim, hasil uji lab eukaliptus ini mampu membunuh 80-100 persen virus.

"Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) membuat beberapa prototipe eukaliptus dengan nano teknologi dalam bentuk inhaler, roll on, salep, balsem, dan defuser," ungkap Mentan dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Kalung Antivirus Corona Kementan, Peneliti Di Baliknya Angkat Bicara

Produk ini akan terus dikembangkan dengan target utamanya orang yang terpapar Covid-19.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementan Fadjry Djufry mengatakan, kalung antivirus corona merupakan produk Eucalyptus yang dibuat dengan teknologi nano yang juga telah diluncurkan pada Mei 2020.

"Produk yang kemarin bulan Mei sudah di-launching," ujar Fadjry, Sabtu (4/7/2020).

Sementara itu, proses izin untuk produk Eucalyptus dalam bentuk kalung ini masih diproses. Adapun produk-produk lainnya sudah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Izin edar roll on dan inhaler dari BPOM sudah keluar. Sekarang lagi diproduksi oleh PT Eagle Indhoparma, sedang kalung aroma terapi masih berproses," ujar dia.

Fadjry menyebutkan, roll on dan inhaler Eucalyptus produksi Kementan akan tersedia pada akhir Juli di seluruh Indonesia.

Baca juga: Ketua MPR Dorong Kementan Uji Klinis Kalung Eucalyptus

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Ada 'Reshuffle' Rabu Pon, Pengamat Nilai Jokowi Ambil Jalan Kesejukan

Tak Ada "Reshuffle" Rabu Pon, Pengamat Nilai Jokowi Ambil Jalan Kesejukan

Nasional
Richard Eliezer Bakal Divonis pada 15 Februari

Richard Eliezer Bakal Divonis pada 15 Februari

Nasional
PDI-P Tepis Jadi Pihak yang Minta Jokowi Ganti Menteri Nasdem

PDI-P Tepis Jadi Pihak yang Minta Jokowi Ganti Menteri Nasdem

Nasional
Kubu Bharada E: Tuntutan 12 Tahun Penjara Jadi Preseden Buruk bagi “Justice Collaborator”

Kubu Bharada E: Tuntutan 12 Tahun Penjara Jadi Preseden Buruk bagi “Justice Collaborator”

Nasional
Surya Paloh Manuver ke Golkar, Pengamat: Sulit Bayangkan Nasdem Terus Usung Anies

Surya Paloh Manuver ke Golkar, Pengamat: Sulit Bayangkan Nasdem Terus Usung Anies

Nasional
Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
Kuasa Hukum Bharada E: Kalau JPU Galau dalam Menuntut, Seharusnya Pilih yang Untungkan Terdakwa

Kuasa Hukum Bharada E: Kalau JPU Galau dalam Menuntut, Seharusnya Pilih yang Untungkan Terdakwa

Nasional
Jokowi Resmikan Jalan Pintas Batas Singaraja-Mengwitani, Pembangunannya Telan Biaya Rp 396,7 Miliar

Jokowi Resmikan Jalan Pintas Batas Singaraja-Mengwitani, Pembangunannya Telan Biaya Rp 396,7 Miliar

Nasional
Usul Tiadakan Jabatan Gubernur, Muhaimin: DPRD Provinsi Otomatis Dihapus

Usul Tiadakan Jabatan Gubernur, Muhaimin: DPRD Provinsi Otomatis Dihapus

Nasional
Di Bawah Keketuaan RI, Menlu ASEAN Bakal Bertemu Perdana Pekan Ini

Di Bawah Keketuaan RI, Menlu ASEAN Bakal Bertemu Perdana Pekan Ini

Nasional
Muhaimin Iskandar Klaim PKB Siap Sampaikan Kajian Hapus Pilgub dan Jabatan Gubernur ke Baleg

Muhaimin Iskandar Klaim PKB Siap Sampaikan Kajian Hapus Pilgub dan Jabatan Gubernur ke Baleg

Nasional
Sosok Danpaspampres Baru Brigjen Rafael, Eks Dangrup 2 Kopassus dan Danrem Surakarta

Sosok Danpaspampres Baru Brigjen Rafael, Eks Dangrup 2 Kopassus dan Danrem Surakarta

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Terjun Bebas, Wakil Ketua KPK: Jadi Kerisauan dan Ironi Kita

Indeks Persepsi Korupsi Terjun Bebas, Wakil Ketua KPK: Jadi Kerisauan dan Ironi Kita

Nasional
Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, PDI-P: Kami Sangat 'Welcome'

Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, PDI-P: Kami Sangat "Welcome"

Nasional
Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.